WAINGAPU – BTN 09/02/2026-Rakyat kembali dipaksa kenyang dengan janji manis yang tak kunjung terealisasi. Di wilayah RT 05–RT 07, Dusun Kambata Maunjara, Desa Mbatakapidu, warga kini tidak lagi sekedar mengadu, melainkan mendesak pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk berhenti “menidurkan” usulan pembangunan infrastruktur jalan yang kian hari kian memprihatinkan.
Mantan Kepala Desa Mbatakapidu, Alexander Victor Umbu Retang, membuka tabir janji politik yang hingga kini hanya menjadi angin surga. Pada tahun 2024, persoalan ini diklaim telah sampai ke telinga Wakil Bupati Sumba Timur. Kala itu, kalimat “akan diperhatikan” meluncur sebagai komitmen. Namun, setahun berlalu, kata-kata tersebut terbukti tidak berbobot.
”Faktanya sampai sekarang nihil perhatian. Masyarakat menderita setiap kali melintasi jalan ini,” tegas Alexander dengan nada getir.
Ironisnya, wilayah ini bukan pelosok yang tak terjangkau peta. Lokasinya berada di Kecamatan Kota Waingapu,pusat denyut nadi ibu kota kabupaten,namun kondisi infrastrukturnya justru layaknya wilayah yang terlupakan.
Bukan hanya soal mobilitas ekonomi, rusaknya jalan ini secara langsung memukul sektor pendidikan dan keagamaan. Keberadaan Sekolah Minggu Eklesia Kambata Maunjara yang diproyeksikan berkembang menjadi Ranting GKS Umamapu seolah terisolasi oleh kubangan dan bebatuan tajam.
Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang peningkatan SDM dan kerukunan umat jika akses dasar menuju tempat ibadah dan sekolah dibiarkan hancur lebur?
Kekecewaan warga mencapai puncaknya saat menagih janji kepada para wakil rakyat yang mereka pilih. Salah satu warga mengungkapkan testimoni yang menyakitkan. ada oknum anggota legislatif yang dengan enteng menyebut bahwa janji kampanye adalah hal yang belum tentu benar.
“Kami sering dijanjikan saat kampanye. Tapi ketika ditagih, ada anggota legislatif yang bilang itu hanya janji politik, bisa benar bisa tidak. Ini sangat melukai hati rakyat,” ujar warga yang enggan disebut namanya itu.
Pernyataan semacam ini bukan hanya menunjukkan degradasi moral pejabat publik, tetapi juga pengkhianatan terhadap mandat konstituen. Musrenbangdes yang seharusnya menjadi kanal aspirasi pun tak lebih dari sekedar formalitas tahunan yang hasilnya terus-menerus berakhir di keranjang sampah birokrasi.
Kini, warga Praimaringgi dan Praikamaru tidak butuh retorika baru. Mereka menuntut Bupati Sumba Timur dan DPRD untuk turun dari kursi empuk mereka dan melihat langsung penderitaan rakyat di lapangan.
Rakyat tidak butuh kunjungan saat menjelang pemilu,mereka butuh alat berat, aspal, dan komitmen nyata. Apakah pemerintah akan terus bersembunyi di balik alasan klasik “keterbatasan anggaran”, atau akhirnya memilih untuk bekerja demi rakyat?
Laporan: Piter – Kabiro Sumba Timur
