LUWUK Banggai – BTN 08/05/2026-Kehadiran satu unit mobil tangki BBM yang kini terparkir membisu di bawah garis polisi Mapolsek Luwuk seolah menjadi monumen keraguan publik terhadap tegaknya hukum di tanah Banggai. Penanganan yang kini ditarik ke ranah Polda Sulawesi Tengah tersebut mulai memicu riak kecurigaan akibat minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.
Sikap diam dan kesan lambatnya gerak penyidik Polda Sulteng dalam memberikan penjelasan resmi kian mempertebal tembok ketidakpercayaan. Di tengah krisis energi yang sering menghimpit masyarakat kecil, penanganan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi semestinya dilakukan dengan kecepatan dan transparansi yang paripurna, bukan justru terkesan ditutup-tutupi.
Masyarakat kini dihantui trauma kolektif atas preseden buruk yang pernah terjadi dalam sejarah penegakan hukum di wilayah ini. Publik menolak untuk kembali menyaksikan pengulangan sejarah kelam “Skandal Solar Bunta”, di mana barang bukti berupa 10 ton dan 52 jerigen solar raib ditelan bumi tanpa ada kepastian hukum yang jelas hingga hari ini.
Kecurigaan masyarakat bukan tanpa alasan yang berdasar,pola penanganan yang terkesan eksklusif dan “senyap” seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik penguapan perkara di balik layar. Kehadiran mobil tangki dengan garis polisi tersebut seharusnya segera diikuti dengan keterangan pers mengenai siapa aktor intelektual dan pemilik di baliknya, agar tidak memicu spekulasi liar yang merusak citra institusi.
Dalam perspektif fungsi kontrol sosial, keterlambatan Polda Sulteng dalam merilis progres kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemberantasan mafia migas. Apakah hukum hanya tajam saat melakukan penangkapan di lapangan, namun mendadak tumpul ketika harus menyeret pemilik modal ke meja hijau?
Setiap liter BBM bersubsidi yang diselewengkan adalah hak rakyat kecil yang dirampas secara paksa oleh oknum tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mendiamkan kasus ini sama saja dengan membiarkan ketidakadilan terus tumbuh subur di wilayah hukum Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai.
Publik menuntut agar penanganan kasus di Luwuk Utara ini dilakukan secara akuntabel, di mana setiap tahapan penyidikan dapat dipantau oleh mata rakyat. Kepolisian tidak boleh lupa bahwa mandat utama mereka adalah melayani kepentingan publik, termasuk melindungi hak konstitusional warga atas sumber daya energi yang adil.
Ada kekhawatiran nyata bahwa jika kasus ini tidak dikawal dengan ketat, barang bukti yang ada perlahan-lahan akan “menyusut” atau bahkan dilepaskan dengan berbagai dalih administratif. Belajar dari kasus Bunta, transparansi adalah satu-satunya obat penawar bagi skeptisisme masyarakat yang sudah terlanjur akut.
Oleh karena itu, Kapolda Sulawesi Tengah didesak untuk segera mengambil alih kendali komunikasi publik terkait kasus ini agar tidak ada lagi informasi yang tumpang tindih. Kejelasan status hukum mobil tangki tersebut adalah harga mati untuk membuktikan bahwa Polri tidak sedang “bermain mata” dengan pihak-pihak tertentu.
Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penyitaan fisik semata, melainkan harus menyentuh akar permasalahan dan memberikan efek jera yang nyata. Jika kasus ini kembali berakhir tanpa tersangka dan tanpa kejelasan, maka runtuhlah wibawa hukum di hadapan para mafia BBM yang selama ini berpesta di atas penderitaan rakyat.
Selain itu, audit terhadap barang bukti secara berkala harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan tidak ada manipulasi dalam proses penyidikan. Masyarakat Banggai menuntut bukti nyata dari jargon “Polri Presisi”, yang salah satu unsurnya adalah transparansi berkeadilan dalam setiap penanganan perkara.
Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan penyidik Polda Sulteng untuk menentukan arah sejarah penegakan hukum di Banggai. Apakah mereka akan menjadi pahlawan bagi hak-hak rakyat, ataukah justru menjadi bagian dari sejarah kelam kegagalan hukum yang terus berulang?
Berantastipikornews tidak akan berhenti bersuara dan akan terus melakukan pengawasan melekat hingga kasus ini tuntas sampai ke akarnya. Penundaan keadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan itu sendiri, dan dalam kasus tangki BBM Luwuk Utara ini, publik hanya menginginkan satu hal. kejujuran hukum yang benderang.
Redaksi
