BANGGAI LAUT – BTN 16/08/2026-Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di bawah kepemimpinan Bupati terus melangkah masif dalam menuntaskan persoalan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur dasar. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkab Banggai Laut berhasil memperjuangkan alokasi bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenperumahan) Republik Indonesia.
Keberhasilan menggaet program strategis nasional ini merupakan buah dari pengawalan intensif jajaran pemerintah daerah di tingkat pusat. Langkah gigih Pemkab Banggai Laut tersebut mendapat dukungan penuh dari kebijakan Pembaruan Pemukiman Pemerintah Pusat, yang turut dikawal oleh Pimpinan MPR RI serta jajaran legislator Senayan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
Penyaluran bantuan perumahan swadaya ini direalisasikan secara bertahap demi memastikan ketepatan sasaran. Pada tahap pertama, sebanyak 100 unit rumah warga yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan telah berhasil dibangun. Proses pengerjaan fisik tahap awal ini telah mengucur dan berjalan lancar sejak periode Februari, Maret, hingga April 2026.
Komitmen pemenuhan hunian layak ini kian diperkuat dengan adanya alokasi tambahan tahap kedua sebanyak 200 unit rumah pada bulan Juli 2026. Dengan penambahan ini, total kuota bedah rumah yang dikucurkan melalui anggaran pusat untuk masyarakat Banggai Laut mencapai 300 unit rumah, yang kini menyasar pemukiman warga di 7 wilayah kecamatan.
Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banggai Laut bersama tim teknis di lapangan tengah memacu proses validasi data calon penerima manfaat. Selain memverifikasi kondisi fisik bangunan warga, para fasilitator lapangan juga mengintensifkan sosialisasi teknis agar pengerjaan fisik tahap kedua dapat segera dieksekusi dalam waktu dekat.
Secara paralel, Pemkab Banggai Laut turut memperkuat basis data keterpaduan guna menjaring peluang bantuan perumahan berikutnya. Melalui koordinasi Bapperida dan Dinas PUPR, seluruh pemerintah desa beserta admin ter-SK dikumpulkan untuk memperbarui Data Terpadu Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (DTSN/P3KE) secara mutakhir dan transparan.
Pembaruan data terintegrasi ini tidak hanya ditujukan bagi pendanaan APBN semata, namun juga disinergikan dengan program prioritas APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Data masyarakat yang telah divalidasi resmi diteruskan ke Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan intervensi alokasi bantuan rumah dari program Gubernur.
Selain fokus pada pemukiman darat, perhatian Pemerintah Kabupaten Banggai Laut juga tertuju pada penataan wilayah pemukiman pesisir. Pemerintah daerah secara aktif mengusulkan pembangunan dan perbaikan jembatan-jembatan titian yang menjadi urat nadi mobilitas harian warga di atas pemukiman air.
Pengusulan infrastruktur jalan titian tersebut dikawal secara bersinergi oleh Pemkab dan DPRD Kabupaten Banggai Laut. Pemerintah daerah optimis alokasi pembiayaan sarana penunjang pesisir ini dapat terakomodasi dalam skema APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah mendatang.
Langkah taktis menjemput anggaran luar daerah ini menjadi jawaban konkret Pemkab Banggai Laut di tengah kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat. Keterbatasan APBD Kabupaten tidak membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Bupati Banggai Laut menegaskan bahwa ketersediaan rumah layak huni dan akses sarana publik yang aman adalah hak fundamental warga kepulauan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk terus responsif menjemput setiap peluang pendanaan lintas sektor, baik dari tingkat provinsi maupun kementerian.
Melalui sinergi yang solid antara Pemkab Banggai Laut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kemenperumahan RI, serta jajaran legislator Senayan, akselerasi pembangunan daerah terus terwujud. Pemkab optimistis pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat tuntas secara bertahap, transparan, dan berkelanjutan.
Susanto
