JAKARTA – BTN 22/02/2026-Sebuah gelombang penolakan masif pecah di ruang publik digital menyusul usulan kontroversial Ketua DPD RI yang meminta rakyat menyumbangkan uang demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Reaksi keras salah satunya datang dari pengguna media sosial, Yatno, yang secara frontal mengingatkan pemerintah: “Pak, jangan lagi rakyat dimintakan sumbangan, rakyat sekarang lagi mengalami kesulitan ekonomi.”
Pernyataan ini bukan sekedar komentar biasa, melainkan representasi dari “luka” ekonomi masyarakat bawah yang merasa dikhianati oleh retorika politik. Di tengah meroketnya harga kebutuhan pokok, usulan agar rakyat “patungan” mendanai janji kampanye dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan penguasa terhadap perut rakyat yang sedang lapar.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi gizi bagi generasi masa depan kini justru terancam menjadi beban finansial baru. Ironi ini tertangkap jelas dari berbagai diskusi publik yang menyebut bahwa negara seolah sedang “sakit akut”. Masyarakat mempertanyakan mengapa program yang diklaim sebagai tanggung jawab negara, justru berujung pada upaya mengeruk kantong masyarakat dengan dalih “anggaran terbatas”.
”Kalau pemerintah tidak ada dana, lebih baik hentikan saja (MBG). Jangan rakyat yang dijadikan korban atau lahan misi,” tulis salah satu warga net dengan nada getir. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang berada di titik nadir terhadap manajemen fiskal pemerintah.
Sentimen publik yang berkembang kini menuntut langkah radikal sebagai bentuk keadilan sosial. Jika negara benar-benar mengalami kesulitan anggaran, maka sasaran pertama yang harus dikoreksi bukanlah sumbangan rakyat, melainkan Gaji dan Tunjangan Mewah Anggota DPR/DPD RI.
Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan utama dalam rilis ini antara lain
Rakyat sudah memenuhi kewajiban pajaknya ke APBN. Meminta sumbangan tambahan di luar pajak adalah bentuk kegagalan negara dalam mengelola skala prioritas.
Ada kekhawatiran nyata bahwa dana MBG, baik dari APBN maupun sumbangan, hanya akan menjadi ajang korupsi bagi para pejabat, politisi, dan kroni-kroninya.
Rakyat berpendapat lebih bermartabat membawa bekal sendiri seperti “pisang rebus” daripada dipaksa menyumbang untuk program yang transparansinya masih gelap gulita.
Usulan “pemalakan” berkedok donasi ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa perencanaan program tidak matang sejak awal. Pemerintah diingatkan bahwa rakyat bukanlah objek pelengkap penderita. Mengambil uang dari rakyat yang sedang kesulitan ekonomi untuk mendanai janji politik adalah tindakan yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga mencederai rasa keadilan nasional.
Pemerintah dan lembaga legislatif ditantang untuk menunjukkan keberpihakan nyata,Apakah mereka berani memotong fasilitas mewah mereka sendiri demi MBG, atau tetap akan “mengemis” kepada rakyat yang untuk makan sehari-hari saja sudah tertatih-tatih?
Redaksi
