MANADO, Sulut BTN 1 April 2026 – Publik Sulawesi Utara hari ini dipaksa menyaksikan sebuah drama penegakan hukum yang penuh paradoks. Di tengah dahaga masyarakat akan pemberantasan korupsi, institusi Polda Sulut justru kehilangan salah satu personel yang dikenal vokal,Vicky Katiandagho. Pengunduran diri ini bukan sekedar urusan administrasi personel, melainkan sebuah sinyalemen tajam,Apakah integritas sedang “dibuang” karena terlalu berisik di tengah kesunyian penyelesaian kasus korupsi?
Kalimat perpisahan Katiandagho, “Baju cokelat bisa tanggal, tapi jiwa tetap Bhayangkara,” bukanlah puisi usang. Ini adalah satir pahit yang menampar wajah birokrasi kepolisian di Bumi Nyiur Melambai. Pesan ini menyiratkan realita di mana integritas sering kali harus “menepi” ketika berbenturan dengan tembok tebal kepentingan.
Kita layak bertanya. Bagaimana mungkin seorang perwira yang mencoba tegak lurus harus mengakhiri pengabdiannya dalam suasana yang “dingin”? Apakah Mapolda Sulut kini menjadi tempat yang tidak ramah bagi mereka yang menolak berkompromi dengan borok kekuasaan?
Memasuki triwulan kedua tahun 2026, publik masih disuguhi tumpukan berkas yang nampaknya sengaja “difosilkan”. Dugaan penyimpangan dana bencana, skandal hibah, hingga aroma busuk proyek infrastruktur seolah hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa ada taring yang mencabik para pelakunya.
Ketajaman Polda Sulut dalam mengejar tindak pidana masyarakat kecil tampak berbanding terbalik dengan “kelembutan sutra” saat menyentuh elite politik atau pemangku kepentingan. Jika institusi ini hanya lihai dalam mengarsipkan kasus ketimbang menyelesaikannya, maka jangan salahkan jika publik berasumsi bahwa Mapolda Sulut tak lebih dari sekedar “kantor administrasi” penjaga status quo.
Publik menuntut verifikasi dan klarifikasi yang bukan sekedar template Humas. Narasi klasik bahwa “mutasi atau pengunduran diri adalah hal biasa” sudah kehilangan daya magisnya di telinga rakyat.
Rakyat Sulawesi Utara tidak butuh seremoni pedang pora yang megah jika pedang tersebut tumpul di hadapan koruptor. Yang dibutuhkan adalah pedang keadilan yang benar-benar digunakan untuk memutus urat nadi korupsi, bukan hanya menjadi pajangan estetis di dinding kantor.
Hari ini, sejarah mencatat,Saat satu suara integritas meredup di Mapolda Sulut, ribuan mata rakyat justru terbuka lebar dan menatap dengan curiga. Pilihannya hanya dua bagi petinggi di Mapolda Sulut,Membuktikan nyali penegakan hukum dengan menyeret para koruptor ke meja hijau, atau membiarkan institusi ini terus bersembunyi di balik tameng prosedur sementara para penyamun uang rakyat berpesta pora.
Keadilan tidak boleh dimakamkan di Mapolda Sulut. Karena jika itu terjadi, maka yang tersisa hanyalah gedung mati tanpa jiwa Bhayangkara yang sejati.
Redaksi
