PALU, SULAWESI TENGAH –BTN 26/06/2026- Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 menjadi ajang refleksi penting bagi berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali kelompok buruh di Provinsi Sulawesi Tengah. Memasuki usia yang semakin matang, Korps Bhayangkara dituntut untuk terus berbenah demi menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan catatan penting terkait kinerja kepolisian. Apresiasi dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KSBSI Sulawesi Tengah, Henri Hutabarat, S.H., sebagai representasi suara kaum pekerja di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Henri menekankan bahwa usia ke-80 tahun merupakan simbol kedewasaan yang sangat matang bagi sebuah institusi keamanan negara. Logika kedewasaan ini harus selaras dengan peningkatan kualitas kinerja di lapangan, terutama dalam menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
”Jika dianalogikan dengan fase kehidupan manusia, usia 80 tahun ini menandakan institusi yang sudah cukup dewasa dan tua. Oleh karena itu, kami berharap segala bentuk kedewasaan ini dapat tercermin dalam pengayoman masyarakat yang lebih ditingkatkan lagi di seluruh penjuru Republik Indonesia,” ujar Henri Hutabarat dalam keterangannya yang dirilis di Palu.
Pihak buruh secara khusus menyoroti pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan di internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Soliditas internal dinilai sebagai fondasi utama sebelum personel kepolisian berinteraksi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat luas.
Selain masalah soliditas, KSBSI Sulawesi Tengah juga menggarisbawahi aspek kemandirian Polri dalam menjalankan fungsi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Polri diharapkan mampu berdiri tegak di atas kepentingan hukum dan keadilan tanpa terintervensi oleh kepentingan-kepentingan eksternal tertentu.
”Kami berharap semua organisasi Bhayangkara dan anggota Polri dapat semakin solid serta kompak. Yang tidak kalah penting adalah kepolisian harus semakin independen dalam memberikan pelayanan Kamtibmas, agar penegakan hukum dapat berjalan objektif,” tambah Henri yang juga seorang praktisi hukum.
Lebih lanjut, Henri menyatakan bahwa dampak dari pelayanan Kamtibmas yang profesional harus dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi mendasar sering kali menunjukkan adanya ketimpangan pelayanan, sehingga ke depan, pelayanan kepolisian diharapkan tidak hanya tajam ke atas tetapi juga menyentuh masyarakat di lapisan terbawah.
Menurut pihak KSBSI, pelaksanaan tugas Kamtibmas yang lebih proporsional akan menjadi kunci utama dalam memulihkan dan menjaga kepercayaan publik. Setiap personel kepolisian dituntut untuk memahami secara mendalam hak dan kewajiban warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.
”Pelaksanaan Kamtibmas harus ditingkatkan secara lebih profesional dan proporsional. Personel di lapangan harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana penjaga keamanan masyarakat, dengan tetap menghormati hak serta kewajiban seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Draf rilis ini juga menyampaikan harapan agar kesejahteraan para anggota kepolisian, khususnya yang bertugas di daerah terpencil dan pelosok tanah air, mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kesejahteraan yang layak dinilai berbanding lurus dengan integritas personel dalam menghindari praktik-praktik penyimpangan wewenang.
Menutup pernyataannya, KSBSI Sulawesi Tengah berharap agar Polri selalu patuh dan menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai panglima tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, visi Polri yang presisi dan mengayomi dapat terwujud nyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Redaksi
