BATAM, BTN — 21/08/2015-Api perlawanan terhadap dugaan ketidaktransparanan penggunaan uang rakyat kini menyala di Batam.
Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Pemerintah (LSM-TKP) DPD Kota Batam secara frontal mempertanyakan alokasi dana hibah senilai Rp5,5 miliar yang dikelola oleh Kesbangpol Kota Batam pada tahun 2024.
Temuan ini bukan sekadar angka, melainkan cermin dari bobroknya sistem pengawasan yang berpotensi merugikan publik secara masif.
Setelah melakukan investigasi awal, LSM-TKP DPD Batam menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian prosedur dalam alokasi anggaran fantastis ini.
Sebagai langkah awal, surat permohonan data dan informasi telah dikirimkan ke Kesbangpol, menuntut jawaban yang jujur dan transparan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua LSM-TKP DPD Batam, Haris, tak menutupi amarahnya. “Kami sangat terkejut melihat angka yang sangat mencurigakan ini. Rp5,5 miliar! Betul-betul tidak masuk akal.
Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ini adalah skandal yang harus diungkap sampai ke akar-akarnya,” tegasnya dengan nada tinggi.
Haris menantang Kesbangpol untuk membuktikan bahwa alokasi ini sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. “Bagaimana mungkin dana sebesar ini disalurkan tanpa pengawasan yang ketat?
Apakah ada intervensi politik atau ‘pesanan’ di balik angka-angka ini? Kami akan membongkar setiap detailnya,” ancamnya.
LSM-TKP tidak akan mundur. Jika Kesbangpol gagal memberikan klarifikasi yang memuaskan dan data yang akuntabel, mereka siap mengambil langkah hukum.
“Ini bukan lagi sekadar konfirmasi. Ini adalah peringatan keras. Jika terbukti ada penyalahgunaan, kami akan menyeret setiap pihak yang terlibat ke hadapan aparat penegak hukum.Uang rakyat bukan untuk dikorupsi!” pungkas Haris.
*Temuan ini telah memicu kegelisahan publik.*
Ke depan, sorotan tajam akan terus diarahkan pada Kesbangpol dan Pemerintah Kota Batam. Pertanyaannya bukan lagi “apakah ada penyalahgunaan,” melainkan “sejauh mana skandal ini telah merusak tatanan birokrasi di Batam?”
