Banggai Kepulauan, BTN–11 Oktober 2025 – Isu/tuduhan pemerasan yang menerpa Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Banggai Kepulauan telah mencapai titik nadir, merusak citra layanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Menanggapi situasi ini, Dewan Pembina Lingkar Banggapi Bicara (LIBRA), Rizal Arwi, melontarkan kritik keras dan mendesak Kadinsos untuk segera mengambil langkah hukum secepatnya, serta membuka kotak pandora temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa tedeng aling-aling.
Rizal Arwi, Dewan Pembina LIBRA, menyatakan, “Polemik tuduhan pemerasan ini bukan sekadar gosip di warung kopi. Ini adalah dugaan serius yang mencoreng wajah birokrasi yang seharusnya bersih.
Jika tuduhan itu fitnah, mengapa Kadinsos masih berdiam diri?
Keheningan adalah konfirmasi terburuk. Kadinsos harus segera lapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membersihkan namanya, atau publik akan menganggap ada kebenaran di balik isu tersebut.”
*Akuntabilitas Dana Rakyat di Ujung Tanduk
Desakan kritis ini tak berhenti pada isu pemerasan.*
LIBRA juga menuntut transparansi total terkait hasil audit BPK yang diduga kuat menyinggung pengelolaan Program atau Anggaran yang Relevan, misalnya: dana Jaminan Sosial atau bantuan kemiskinan
” *Kami meminta Kadinsos Bangkep berhenti bersembunyi di balik alasan administratif.*
Temuan BPK adalah potret kesehatan keuangan daerah, dan jika ada potensi kerugian negara atau penyimpangan, rakyat berhak tahu setiap sen uang mereka dibelanjakan untuk apa!
Keterbukaan atas temuan BPK adalah batu uji komitmen pemerintah daerah terhadap akuntabilitas dan anti-korupsi,” tegas Arwi.
Desakan Utama, Aksi Nyata, Bukan Sekadar Retorika
Pernyataan ini diakhiri dengan desakan untuk segera bertindak:
Segera Tempuh Jalur Hukum. Kadinsos wajib membuat laporan resmi atau memberikan keterangan terbuka kepada APH terkait dugaan pemerasan untuk menghentikan spekulasi.
Buka Penuh Temuan BPK.Menyediakan akses data dan ringkasan tindak lanjut temuan BPK kepada publik melalui kanal resmi yang transparan.
”Jangan biarkan ketidakjelasan ini berlarut-larut. Kredibilitas institusi sudah terkikis. Saatnya Dinsos Bangkep membuktikan diri bahwa mereka melayani rakyat, bukan sekadar melayani kepentingan pribadi.
LIBRA akan terus mengawal dan mengkritisi proses ini hingga tuntas,” tutup Rizal Arwi.
