BANGGAI LAUT – BTN 23/01/2026-Publik Banggai Laut (Balut) tengah disuguhi drama teatrikal birokrasi yang menggelikan. Di tengah gegap gempita klaim prestasi dan predikat “Terbaik” yang didengungkan oleh pemerintah daerah, tersimpan fakta pahit yang berusaha ditutupi, Kinerja Pemda Balut sejatinya berada dalam kondisi “Lumpuh Administrasi”
Sangat naif jika nilai B dalam evaluasi kinerja dijadikan alasan untuk melakukan selebrasi berlebihan. Dalam hierarki penilaian birokrasi nasional, nilai B hanyalah bukti bahwa sebuah daerah baru sekedar “bekerja”, belum “berprestasi”. Mengklaim diri sebagai yang terbaik dengan nilai pas-pasan adalah bentuk degradasi standar kepemimpinan yang memalukan.
”Jika nilai B sudah dianggap puncak prestasi, maka kita sedang merayakan kemalasan yang terstruktur,” ujar pengamat kebijakan publik.
Dibalik topeng piagam dan seremoni, muncul pertanyaan krusial yang membongkar borok transparansi Pemda Balut,Mengapa Kemendagri memberikan status “Tidak Dinilai” pada kinerja Pemda Balut?
Status “Tidak Dinilai” bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Ini adalah hukuman administratif bagi daerah yang,
Gagal menyajikan data valid (indikasi manipulasi atau ketidakmampuan input data).
Tidak patuh pada regulasi pelaporan pusat (pembangkangan administratif).
Memiliki ketidaksesuaian ekstrem antara klaim di atas kertas dengan fakta di lapangan.
Rakyat Balut dipaksa menelan mentah-mentah narasi “Terbaik” sementara secara de jure di tingkat pusat, rapor mereka dianggap kosong karena ketidakmampuan manajerial. Klaim sepihak ini tak ubahnya seorang siswa yang mengaku juara kelas padahal rapornya ditahan guru karena sering bolos dan tidak mengerjakan tugas.
Kami menantang Pemda Banggai Laut untuk berhenti bersembunyi di balik diksi-diksi manis.Mengapa Kemendagri tidak memberikan penilaian?
Mengapa nilai B yang medioker itu dipoles seolah-olah sebuah mukjizat?
Jangan biarkan APBD habis hanya untuk membiayai panggung sandiwara, sementara kualitas pelayanan publik tetap merangkak di bawah rata-rata. Rakyat tidak butuh piagam hasil lobi, rakyat butuh bukti kinerja yang terverifikasi secara nasional!
Redaksi
