BUKIT MULYA – BTN 18/03/2026-Praktik dugaan kongkalingkong dalam pengelolaan Dana Pelimpahan Kecamatan Luwuk Timur di Desa Bukit Mulya semakin benderang. Dua titik proyek pembangunan Plat Deker, yakni di Blok B dan Blok G, kini berdiri sebagai monumen kegagalan pemerintah kecamatan dalam mengelola uang rakyat.
Proyek yang dikerjakan sejak akhir tahun 2025 silam ini terpantau mangkrak total. Alih-alih menjadi akses penunjang aktivitas warga, bangunan fisik di kedua blok tersebut justru dibiarkan terbengkalai tanpa ada tanda-tanda penyelesaian hingga Maret 2026.
Dua Titik, Satu Masalah,Ke Mana Larinya Anggaran? Kondisi di lapangan menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Di Blok D dan Blok G,bangunan hanya Dijadikan Pajangan Saja tanpa Timbunan, sementara struktur plat deker yang seharusnya sudah kokoh justru menyerupai “puing-puing” sisa proyek gagal.
”Mangkraknya proyek di dua titik sekaligus (Blok D dan G) ini bukan lagi sekedar kendala teknis, tapi kuat dugaan ada masalah di tataran kebijakan dan pengawasan. Apakah anggarannya sudah habis dimakan ‘tikus kantor’ sebelum plat deker ini jadi?” cetus salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kinerja Kecamatan Luwuk Timur Dipertanyakan?Dana Pelimpahan Kecamatan seharusnya menjadi solusi percepatan pembangunan di desa, namun di tangan para pemangku kebijakan Luwuk Timur, program ini justru terkesan hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek tanpa pengawasan yang jelas.
Mangkraknya proyek Plat Deker ini memicu rentetan pertanyaan kritis.
Siapa pelaksananya? Mengapa hingga detik ini tidak ada sanksi bagi pihak yang menelantarkan pekerjaan di Blok D dan G?
Di mana fungsi pengawasan Camat? Sebagai pemegang otoritas dana pelimpahan, diamnya pihak kecamatan mengindikasikan adanya “main mata” dengan pihak ketiga.
Berapa uang rakyat yang sudah dicairkan untuk proyek setengah jadi ini?
Publik kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk tidak tinggal diam. Aroma “bau amis” dalam proyek Plat Deker di Desa Bukit Mulya ini harus segera dibongkar. Jangan sampai anggaran negara terus-menerus menjadi “sapi perah” oknum penguasa yang hanya pandai menebar janji tapi gagal dalam eksekusi.
Jika proyek di Blok D dan Blok G ini terus dibiarkan mangkrak, maka kecurigaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi berjamaah bukan lagi sekedar dugaan, melainkan fakta pahit yang nyata di depan mata masyarakat Luwuk Timur.
Redaksi
