WAINGAPU, SUMBA TIMUR –BTN 23/12/2025- Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencekik aktivitas warga di Sumba Timur akhirnya memicu reaksi dari aparat penegak perda. Kasat Pol PP Sumba Timur, Harun Rodis Maramba Djawa, menyatakan secara resmi bahwa mulai hari ini, Selasa (23/12), pihaknya akan menerjunkan personel untuk mengawasi ketat setiap SPBU di Kota Waingapu.
Namun, langkah ini justru menuai polemik dan pertanyaan kritis dari masyarakat. Mengapa baru sekarang?
Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas kinerja Satpol PP dalam mengawal distribusi BBM. Kondisi antrean panjang dan dugaan penimbunan sudah berlangsung cukup lama, namun pernyataan resmi dan aksi nyata di lapangan baru muncul setelah isu ini menjadi bola panas di media dan ruang publik.
”Kami akan mengawasi setiap SPBU yang tersebar di Kota Waingapu. Ini menjadi komitmen kami mulai hari ini,” tegas Harun Rodis Maramba Djawa dalam pernyataannya.
Langkah Kasat Pol PP ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai tindakan “pemadam kebakaran”. Muncul kesan bahwa aparat baru menunjukkan taringnya setelah mendapat sorotan tajam dari media dan desakan massa.
Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan antara lain,
Lemahnya Pengawasan Rutin, Kelangkaan BBM bukan terjadi dalam semalam. Ke mana fungsi pengawasan selama ini sebelum antrean menular dan keresahan memuncak?
Efektivitas di Lapangan,Apakah penjagaan ini hanya bersifat formalitas sesaat (seremonial) atau akan dilakukan penindakan tegas terhadap oknum “pengerat” BBM bersubsidi?
Transparansi Hasil Pengawasan.Publik menunggu apakah pengawasan ini akan membuahkan hasil berupa normalisasi distribusi atau hanya sekedar tontonan petugas berseragam di area SPBU.
Warga Sumba Timur tidak butuh sekedar pernyataan di media, melainkan solusi konkret agar BBM kembali mudah didapat dengan harga normal. Jika pengawasan hari ini tidak dibarengi dengan tindakan tegas terhadap mafia migas atau oknum nakal, maka kehadiran Satpol PP di SPBU hanya akan dianggap sebagai pencitraan di tengah krisis.
Kini, mata publik tertuju pada Harun Rodis Maramba Djawa dan jajarannya. Apakah mereka mampu membuktikan integritasnya, atau justru pengawasan ini layu sebelum berkembang?
Redaksi/Kabiro
