SBD, BTN — 20 November 2025 – Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tahun 2024 menjadi sorotan tajam setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan hingga saat ini belum diserahkan.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat Pemerintah Daerah (Pemda) SBD tengah bersiap melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) KONI dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) SBD, Jhohanes Tende, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat teguran resmi kepada Ketua KONI sebanyak tiga kali, namun tak satu pun laporan yang direspons
“Saya sudah tiga kali bersurat ke KONI untuk memasukkan laporan keuangan. Kami minta agar bendahara KONI segera memasukkan laporannya,” tegas Jhohanes Tende kepada media.
Audit Inspektorat dan Desakan Intervensi
Keterlambatan ini bukan hanya soal administrasi, melainkan juga menghambat proses reviu yang sedang dilakukan oleh Inspektorat Daerah SBD.
Jhohanes Tende menyatakan keheranannya atas mandeknya proses tersebut.
“Inspektorat masih melakukan reviu terkait laporan KONI yang belum masuk. Entah hasilnya sudah sejauh mana, hingga saat ini belum ada laporan yang masuk,” ujarnya.
Mendesaknya waktu pelaksanaan Musda menjadi kunci.
Kadispora mempertanyakan nasib transparansi anggaran yang dikelola oleh KONI di bawah kepengurusan periode 2021-2025.
Meskipun menyadari KONI adalah pengelola anggaran independen, Kadispora SBD mengambil langkah keras dengan meminta intervensi langsung dari pimpinan daerah.
“Saya sudah minta Bupati agar Bendahara (atau Pihak terkait) KONI diperiksa,” ungkapnya, menunjukkan indikasi serius bahwa masalah ini berpotensi merambah ke ranah hukum.
Secara spesifik, laporan yang diminta adalah pertanggungjawaban rinci atas penggunaan keuangan tahun 2024-2025.
Tantangan dan Keterbatasan Konfirmasi
Kadispora SBD bahkan secara terbuka meminta bantuan media untuk mendorong penyelesaian masalah ini
“Media, kalau bisa kejar bendahara KONI,” pintanya, menggarisbawahi upaya yang terhenti dari pihak dinasnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya tim media untuk meminta konfirmasi langsung dari Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T., belum berhasil.
Pemda SBD, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, menegaskan akan terus menanti hasil reviu dari Inspektorat sambil menunggu niat baik dari pihak KONI untuk segera menunaikan kewajiban transparansi anggaran demi kepentingan bersama olahraga SBD.
