TOJO UNA-UNA, BTN — Penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Katupat, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, kembali menjadi sorotan masyarakat. Pihak Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una dikabarkan berjanji akan menyerahkan hasil audit dugaan penyimpangan anggaran desa tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una pada pekan ini. 9/11/2026
Kepastian tersebut diperoleh setelah perwakilan masyarakat Desa Katupat, Kurniawan, melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Inspektorat pada Senin (9/11/2026).
Masyarakat berharap janji tersebut benar-benar direalisasikan. Mereka meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak ada fakta yang ditutupi dalam hasil audit.
Kurniawan menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Katupat.
“Kami berharap hasil audit benar-benar diserahkan kepada pihak kejaksaan minggu ini sesuai dengan apa yang disampaikan pihak Inspektorat. Masyarakat sudah cukup lama menunggu kepastian. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan hukum,” tegas Kurniawan.
Kejaksaan Masih Menunggu Hasil Audit Inspektorat
Sebelumnya, Kurniawan bersama Hamka mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah pada Selasa (3/11/2026) untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa Katupat.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengaku bertemu dengan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng. Mereka memperoleh penjelasan bahwa pihak kejaksaan masih menunggu hasil audit Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bahan untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
Belum diserahkannya hasil audit tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan masyarakat. Mereka berharap proses pemeriksaan segera dituntaskan agar aparat penegak hukum dapat menentukan langkah selanjutnya.
“Kami datang ke Kejati Sulteng bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah cukup lama menunggu kejelasan atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Katupat. Karena kejaksaan masih menunggu hasil audit Inspektorat, kami mendesak agar proses tersebut segera dituntaskan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Kurniawan.
Bupati Ilham Lawidu Diminta Turun Tangan
Kurniawan bersama Hamka juga mendesak Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., agar mengambil langkah konkret untuk mendorong percepatan penyelesaian audit.
Menurut mereka, kepala daerah perlu melakukan koordinasi dengan Inspektorat sehingga hasil pemeriksaan tidak terus tertunda dan segera disampaikan kepada aparat penegak hukum.
“Kami minta Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., mendorong Inspektorat untuk segera memasukkan hasil audit ke ranah APH Kejaksaan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana hasil pemeriksaan dan bagaimana tindak lanjutnya,” tegas Kurniawan dan Hamka.
Keduanya juga meminta Inspektorat menjalankan tugas pengawasan secara profesional, objektif, dan transparan sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.
Kecurigaan Masyarakat Harus Dijawab Secara Terbuka
Lambannya perkembangan audit turut memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat. Bahkan, muncul dugaan kemungkinan adanya unsur main mata antara oknum pemeriksa dengan pihak yang dilaporkan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih sebatas kecurigaan masyarakat dan belum terbukti. Oleh sebab itu, Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una diminta memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.
Masyarakat kini menantikan realisasi janji penyerahan hasil audit pada pekan ini. Mereka berharap tidak ada fakta yang disembunyikan dan seluruh hasil pemeriksaan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, masyarakat menginginkan satu hal: dugaan penyimpangan Dana Desa Katupat ditangani secara transparan, objektif, dan memperoleh kepastian hukum.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
