SALAKAN, BANGKEP, BTN — Rapat evaluasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dipimpin langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan, Rusdi Moidady, pada hari ini, Rabu, 17 September 2025, semakin memanaskan polemik yang meresahkan masyarakat.
Di tengah upaya pemerintah daerah mencari solusi, muncul pernyataan tajam dari seorang tokoh masyarakat yang mengkritik kinerja pemerintah dan mengancam akan mengambil langkah sendiri jika masalah tidak tuntas.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati ini adalah respons Pemkab Bangkep terhadap keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi.
Bupati Rusdi Moidady menegaskan komitmennya untuk memastikan BBM tepat sasaran dan menindak tegas pihak yang bermain-main.
“Saya ingin kita semua duduk bersama, melihat data di lapangan, dan menemukan akar masalahnya. Tidak boleh ada lagi keluhan dari masyarakat soal kelangkaan atau antrean panjang,” tegas Bupati dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah daerah berupaya menciptakan transparansi dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk menganalisis realisasi penyaluran, kendala logistik, dan potensi penyelewengan.
Namun, di saat yang sama, kritik pedas dari luar lingkaran pemerintahan mulai bermunculan.
Ultimatum dan Praktik “Manis-Manis” SPBU
Di tengah sorotan publik, tokoh masyarakat sekaligus pemuda Bangkep, Simbil Irwanto Diasa, melontarkan pernyataan kritis yang menunjukkan ketidakpercayaan pada kemampuan Pemda menyelesaikan masalah ini.
“Kami beri kesempatan persoalan BBM diselesaikan versi Pemda dan kami tidak ikut campur. Jika tidak tuntas, maka kami akan turun selesaikan dengan cara adat dan Pemda jangan ikut campur,” tegas Simbil.
Pernyataan ini bukan sekadar gertakan, melainkan cerminan kekecewaan mendalam atas praktik yang merugikan rakyat.
Simbil juga secara spesifik menyoroti praktik nakal di lapangan yang membuat harga BBM di jerigen melambung, mencekik para pengecer kecil.
Komentar ini selaras dengan pengakuan dari sumber lain yang menyebutkan adanya “manis-manis” atau keuntungan ilegal bagi pihak SPBU/APMS yang lebih memilih menjual BBM bersubsidi kepada pembeli jerigen daripada kendaraan.
“Hitungan bisnisnya lebih untung dijual kepada pemilik jerigen daripada pemilik kendaraan. Dalam satu hari, kuota seminggu atau dua minggu bisa habis,” ungkap sumber tersebut, menambahkan,
“Jelas operational cost-nya lebih irit daripada dibuka setiap hari sampai kuota berikutnya masuk. Lagian kalau para pemilik jerigen yang beli BBM kan beda… ada manis-manisnya.”
Praktik ini, menurut sumber, memungkinkan seorang pengusaha atau pemilik SPBU/APMS juga bertindak sebagai pengecer. BBM yang dibeli dari SPBU seharga sekitar Rp10.000 per liter dapat dijual kembali secara eceran seharga Rp13.000 per botol.
Melihat fakta ini, Simbil Irwanto Diasa menegaskan kembali ancamannya,
“Itu cari untung saja, langgar saja SOP SPBU, nanti kami bantu Om Pertamina tutup SPBU.”
Sikap tegas dari salah satu tokoh ini menggarisbawahi kegagalan sistem pengawasan yang ada dan menunjukkan bahwa praktik curang bukan lagi rahasia umum, melainkan masalah struktural yang merugikan masyarakat luas.
Rapat evaluasi Pemda Bangkep kini menghadapi tantangan besar: apakah mereka mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menindak tegas para mafia BBM, atau justru harus menyerahkan masalah ini kepada penyelesaian “cara adat” yang diancamkan oleh masyarakat?
