BANGGAI LAUT, BTN — Daerah ini seolah-olah sudah kalah. Di saat para pejabat sipil dan wakil rakyat sibuk berfoto ria serta menggelar berbagai kegiatan seremonial tanpa makna, rakyat justru dipaksa bertaruh keringat dan membongkar tabungan sendiri demi memiliki akses jalan yang layak. 30/08/2026
Ironi besar tengah terjadi di Banggai Laut. Warga harus berswadaya, mengumpulkan uang patungan, hingga menggelar kerja bakti mandiri hanya untuk memperbaiki infrastruktur dasar. Padahal, pembangunan dan pemeliharaan jalan umum sepenuhnya merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah serta Wakil Rakyat di DPRD.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi jalan tersebut tetap rusak parah meski tahun terus berganti. Padahal, usulan perbaikan sudah berkali-kali dimasukkan secara resmi melalui berbagai tahapan, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang tingkat kecamatan, hingga disuarakan langsung ke meja para anggota DPRD.
Sayangnya, respon yang diterima warga dari tahun ke tahun selalu seragam: janji manis bahwa anggaran perbaikan akan dimasukkan pada tahun depan. Namun, ketika tahun anggaran baru berjalan, janji tersebut menguap begitu saja, dan pembangunan jalan yang layak bagi warga tetap sekedar mimpi di atas kertas.
Lelah dan capek menunggu kepastian yang tidak pernah berkunjung, warga akhirnya memilih bergerak sendiri tanpa berharap lagi pada pemerintah. Dari uang hasil keringat masyarakat kecil, mereka membeli semen, pasir, dan material bangunan untuk mengecor jalan desa secara mandiri.
Aksi gotong royong warga ini sekaligus melempar tamparan keras serta pertanyaan menohok bagi para penyelenggara pemerintahan: Jika pembangunan infrastruktur dasar harus dikerjakan sendiri oleh rakyat, lalu apa sebenarnya fungsi Pemda dan DPRD Banggai Laut? Apakah mereka hanya bertindak sebagai pajangan birokrasi?
Fenomena ini adalah bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi. Jangan pernah membungkus kelalaian dan kegagalan para elit pemerintahan dengan narasi manis “gotong royong”. Esensi gotong royong yang sejati adalah ketika pemerintah telah menjalankan kewajibannya, lalu rakyat ikut berpartisipasi—bukan sebaliknya, ketika para pejabat tidur nyenyak, rakyat kecil justru dipaksa memikul beban negara.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ke mana sebenarnya alokasi Dana Aspirasi DPRD serta ke mana larinya APBD Banggai Laut? Jangan sampai anggaran rakyat justru habis tergerus untuk pembiayaan kunjungan kerja, studi banding yang tidak efektif, atau bahkan terbagi-bagi dalam proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Bupati Banggai Laut didesak untuk segera turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri hasil keringat rakyat yang membangun jalan tanpa bantuan pemerintah. Begitu pula dengan DPRD Banggai Laut agar tidak hanya mengumbar janji manis saat kampanye, melainkan membuktikannya melalui pengalokasian anggaran yang berpihak pada rakyat. Inspektorat pun harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh usulan infrastruktur desa yang mangkrak. Hentikan pembodohan ini, sebab jika seluruh fasilitas publik harus dibangun secara swadaya, untuk apa Pemda dan DPRD masih dipertahankan?
Pena: Irwan Kumala
