SUMBA BARAT DAYA – BTN 24/02/2026-Aroma busuk dugaan pungutan liar (pungli) menyengat dari balik tembok Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Senin (23/02/2026), sejumlah Koordinator Pusat Jasa Tenaga Kerja Wanita (PJTKW) habis kesabaran dan membongkar praktik “upeti” yang melibatkan oknum pejabat tinggi di dinas tersebut
Ketua Forum PJTKW-SBD, Gabriel Malo Ngongo, dengan nada geram membeberkan bahwa pihaknya telah menyetorkan uang sebesar Rp24 juta kepada oknum di Dinas Nakertrans. Ironisnya, dana tersebut diklaim sebagai syarat agar kegiatan sosialisasi perekrutan calon tenaga kerja di desa-desa dapat berjalan mulus.
”Kami menyerahkan uang itu bukan tanpa alasan. Itu atas permintaan langsung dari Kabid Naker. Katanya demi kelancaran sosialisasi. Tapi apa hasilnya? Nol besar!” cetus pria yang akrab disapa Geby Malo ini di halaman Kantor Dinas.
Kritik tajam diarahkan pada sikap “muka dua” oknum birokrasi. Setelah uang puluhan juta berpindah tangan, janji pelayanan prima hanya isapan jempol belaka. Geby mengungkapkan bahwa saat pihaknya hendak mengurus rekomendasi resmi, mereka justru dipersulit dan tidak dilayani dengan layak.
Fenomena ini mengindikasikan adanya patologi birokrasi akut,di mana administrasi publik yang seharusnya melayani, justru dijadikan komoditas untuk memeras para pelaku jasa tenaga kerja.
Tidak main-main, Forum PJTKW-SBD memberikan peringatan keras kepada pihak dinas. Jika praktik premanisme birokrasi ini tidak segera diklarifikasi dan diselesaikan, mereka siap membawa kasus ini ke ranah hukum dan tingkatan yang lebih tinggi.
”Jika aspirasi ini dianggap angin lalu, jangan salahkan kami jika persoalan ini meledak di tingkat yang lebih tinggi. Kami punya bukti, dan kami punya nyali untuk mengungkap kebenaran!” tegas Geby menutup pernyataannya.
Kabiro SBD Eman Ledu
