SALAKAN Bangkep — BTN 13/08/2026-Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) untuk tahun anggaran 2023,2025 kini memasuki babak baru yang kian krusial. Aparat penegak hukum mulai mengarahkan pandangan penyidikan secara tajam ke lingkaran terdekat pejabat utama, seiring mencetusnya dugaan praktik nepotisme yang beraroma konflik kepentingan skala besar.
Penelusuran yang dilakukan jajaran Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banggai Laut (Kejari Balut) mengindikasikan adanya dugaan penguasaan sejumlah paket pekerjaan proyek oleh pihak-pihak yang memiliki relasi darah maupun hubungan kekerabatan dengan oknum mantan pimpinan Dikbud Bangkep. Istilah “bisnis keluarga” pun mencuat ke permukaan saat nama istri, anak, hingga keponakan oknum pejabat terkait diduga membayangi jejak kepemilikan dan pengelolaan proyek pengadaan tersebut.
Indikasi keterlibatan jejaring keluarga ini dinilai bukan sekedar persoalan etika birokrasi biasa, melainkan ancaman nyata terhadap asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang negara. Praktik pengondisian pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran publik berpotensi besar mematikan kompetisi usaha yang sehat serta mengangkangi regulasi persaingan yang sah.
Dalam upaya membongkar benang kusut dugaan korupsi ini, tim penyidik Kejari Balut sebenarnya telah melayangkan surat panggilan terhadap sejumlah saksi kunci yang diduga kuat memiliki kedekatan khusus dengan oknum mantan Kadis Dikbud Bangkep. Sayangnya, sikap kooperatif tampak masih menjadi barang mahal dalam proses penegakan hukum ini.
Sikap tidak kooperatif ditunjukkan oleh oknum saksi tertentu yang memilih mangkir dari panggilan penyidik dengan dalih gangguan kesehatan. Ironisnya, di tengah klaim ketidakmampuan fisik untuk diperiksa tersebut, beredar kabar bahwa yang bersangkutan justru kedapatan beraktivitas di luar daerah,sebuah gestur yang memicu dugaan adanya upaya penguluran waktu atau penghindaran dari kewajiban hukum.
Guna memastikan apakah relasi kekeluargaan tersebut bertransformasi menjadi sarana kejahatan birokrasi, penyidik kini membedah secara mendalam struktur kepemilikan modal, kendali riil atas perusahaan pelaksana, hingga indikasi intervensi langsung pejabat berwenang. Transaksi anggaran dan alur penunjukan penyedia dibongkar dari hulu ke hilir demi menemukan bukti pengondisian.
Rantai pengadaan mulai dari tahap awal perencanaan anggaran, penyusunan spesifikasi paket, mekanisme penentuan pemenang proyek, hingga realisasi pelaksanaan fisik di lapangan tak luput dari bidikan tajam kejaksaan. Penyidik berupaya mencari tahu apakah terdapat desain sistematis yang disengaja untuk meloloskan kelompok atau korporasi tertentu yang terafiliasi dengan lingkaran elite dinas.
Langkah maju terus ditunjukkan Kejari Balut melalui gelombang pemeriksaan maraton terhadap belasan saksi, mulai dari jajaran birokrat aktif di lingkungan Dikbud Bangkep hingga jajaran direksi penyedia barang dan jasa. Langkah ini menjadi fondasi awal untuk memetakan peran masing-masing pihak dalam pusaran kasus yang mencoreng dunia pendidikan daerah ini.
Tak berhenti pada pemeriksaan saksi, penyidik juga bergerak cepat menyita dokumen perencanaan dengan meminta data komprehensif dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkep. Data historis perencanaan anggaran ini krusial untuk mencocokkan penetapan pagu proyek dengan indikasi penyimpangan di lapangan.
Untuk mengunci angka pasti atas potensi kerugian kas daerah maupun negara, kejaksaan secara resmi telah mengajukan permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kehadiran audit investigatif dari lembaga auditor tertinggi negara ini diharapkan mampu menyingkap tabir nominal uang rakyat yang diduga digerogoti.
Kendati indikasi penguasaan proyek oleh kelompok internal menguat, kejaksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) secara ketat. Hubungan kekerabatan antara pejabat birokrasi dengan penyedia proyek secara formal hukum tidak secara otomatis menasbihkan terjadinya tindak pidana sebelum terpenuhinya alat bukti yang sah dan mengikat di muka sidang.
Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi cerminan bahwa penegakan hukum yang profesional wajib bersandar pada pembuktian materiil yang solid. Setiap fakta, keterangan saksi, surat, hingga keterangan ahli harus saling mengunci agar tidak menyisakan celah hukum bagi para pelaku untuk lolos dari jerat keadilan.
Kini, perhatian publik dan warga Banggai Kepulauan tertuju penuh pada keberanian serta ketegasan Kejari Balut dalam menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya. Masyarakat menanti pembuktian apakah kejaksaan mampu membongkar secara tuntas dugaan oligarki pengadaan barang dan jasa di instansi pendidikan yang sejatinya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menyejahterakan kelompok atau jejaring keluarga tertentu
Redaksi
