SUMBA BARAT DAYA, BTN — Jagat media sosial Facebook kembali dihebohkan oleh unggahan yang memperlihatkan pengiriman ternak besar secara masif ke wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Postingan yang diunggah di grup publik “Sumba Barat Daya” tersebut memperlihatkan puluhan ekor kerbau dan kuda yang tengah diangkut menggunakan kapal penyeberangan dari Bima menuju Sumba. 29/09/2026
Video dan foto pengiriman ternak lintas pulau tersebut mendadak viral dan langsung menuai beragam reaksi pro dan kontra dari para pengguna media sosial. Sebagian netizen mempertanyakan keabsahan dokumen karantina pengiriman hewan tersebut, mengingat ketatnya aturan lalu lintas ternak guna mencegah masuknya penyakit menular ke Pulau Sumba.
Gelombang tanggapan warganet memenuhi kolom komentar dengan berbagai sudut pandang. Tak sedikit warga yang menanyakan harga per ekor ternak, namun mayoritas komentar justru menyuarakan kekhawatiran mendalam atas dugaan masuknya hewan-hewan tersebut secara ilegal atau tanpa dokumen resmi dari otoritas berwenang.
Kritik tajam bahkan menyuarakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap kapal pengangkut ternak tanpa dokumen resmi. Warganet mendesak tindakan drastis guna memberi efek jera dan mencegah masuknya ternak ilegal yang dapat merugikan peternak lokal serta merusak plasma nuftah Sumba.
”Pakai saja gaya mantan Menteri Kelautan Ibu Susi Pudjiastuti, tenggelamkan saja kapal-kapal yang nekat mengangkut hewan tanpa dokumen resmi sebelum sempat bersandar dan menurunkan muatannya di daratan Sumba Barat Daya,” tulis salah seorang warganet di kolom komentar.
Di sisi lain, tidak sedikit netizen yang bersikap skeptis dan menilai praktik penyusupan ternak luar pulau terus berulang karena diduga keterlibatan oknum tertentu. Warganet menduga ada oknum berpengaruh yang menjadi pelindung di balik bisnis pengiriman ternak antarpulau ini sehingga para pelaku terkesan kebal hukum.
Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang memberi modal maupun perlindungan kepada para pengusaha ternak luar juga merebak luas di linimasa. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengawasi pintu-pintu masuk pelabuhan tikus.
Kekecewaan publik kian memuncak hingga memunculkan desakan agar pimpinan kepolisian setempat dievaluasi secara menyeluruh. Warganet menilai pembenahan total di tubuh aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam memberantas praktik kejahatan dan penyelundupan yang meresahkan warga SBD.
Masyarakat juga menyoroti pola penyelesaian kasus penegakan hukum yang dinilai kerap berakhir dengan kompromi finansial ketimbang proses peradilan yang transparan. Berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana diharapkan tidak hanya menumpuk di meja penyidik, melainkan diusut tuntas demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum di Sumba Barat Daya.
Tibo BTN.
