WAINGAPU, BTN 19/12/2025 – Meski pihak Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah merilis pernyataan resmi mengenai ketersediaan stok yang diklaim aman, namun realita di lapangan berkata lain. Pantauan tim BERANTASTIPIKORNEWS hingga Jumar (19/12/2025), antrean panjang kendaraan masih mengular hampir di seluruh SPBU di Kabupaten Sumba Timur, seolah menjadi bukti bahwa ada “sumbatan” serius dalam rantai distribusi yang belum teratasi.
Kondisi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat,apakah ini murni masalah teknis pengiriman, ataukah ada “permainan api” antara oknum SPBU dengan para pengepul/mafia BBM yang selama ini luput dari pengawasan ketat Patra Niaga?
Sebelumnya, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa stok BBM di Sumba Timur tersedia dan penyaluran telah sesuai kuota. Namun, pantauan langsung sejak pagi hingga sore hari menunjukkan pemandangan kontras. Kendaraan roda dua, roda empat, hingga angkutan logistik tertahan berjam-jam tanpa kepastian.
“Kami sudah antre dari pagi, tapi sampai sore belum juga dapat BBM. Kalau dibilang stok ada, kenapa kami harus menderita begini setiap hari?” keluh salah satu warga dengan nada kecewa.
Petugas SPBU menunjukkan data pencatatan pengisian BBM sebagai bentuk klarifikasi kepada tim BERANTASTIPIKORNEWS. Namun, data di atas kertas ini berbanding terbalik dengan antrean yang tak kunjung surut.
Pihak SPBU yang dikonfirmasi mengklaim telah menjalankan tugas sesuai SOP dan sistem QR Code. Mereka menyebut pasokan rutin sekitar 16 ribu liter per hari tetap mengalir. Namun, informasi yang dihimpun dari lapangan menyebutkan adanya aktivitas “motor-motor besar” yang diduga kuat merupakan pengepul (penimbun) yang rutin beroperasi.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar bagi publik.Mengapa praktik yang kasat mata ini seolah dibiarkan? Apakah pihak Patra Niaga dan SPBU benar-benar tidak tahu, atau sengaja memejamkan mata?
Lautan kendaraan roda dua terlihat mengular di salah satu SPBU di Kota Waingapu. Potret rutinitas yang menyiksa warga di tengah klaim “distribusi normal” oleh otoritas terkait.
Menanggapi pernyataan Pertamina yang menyebut masalah penimbunan adalah ranah Aparat Penegak Hukum (APH), masyarakat Sumba Timur kini menagih ketegasan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Surat Edaran Bupati terkait pembatasan volume kendaraan dianggap hanya menjadi “macan kertas” jika tidak dibarengi dengan pengawasan fisik di lapangan.
Masyarakat mendesak adanya Satgas terpadu yang melibatkan Pemda, Polisi, dan Satpol PP untuk memelototi setiap liter BBM yang keluar dari nosel SPBU. Jangan sampai BBM subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil, justru habis “disedot” oleh mafia untuk kepentingan industri atau pengusaha besar.
Dokumen harian SPBU yang menjadi bahan klarifikasi petugas. Transparansi data ini kini diuji oleh keresahan publik yang tak kunjung mereda.
Stabilitas pasokan BBM bukan sekedar angka di laporan digital Pertamina, melainkan urat nadi ekonomi warga. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), kebutuhan BBM dipastikan melonjak. Jika “permainan” di tingkat SPBU maupun distribusi tidak segera ditindak tegas, Sumba Timur terancam mengalami kelumpuhan logistik.
BERANTASTIPIKORNEWS.co.id akan terus mengawal isu ini dan melakukan fungsi kontrol sosial secara berkala. Kami tidak akan berhenti menyoroti hingga distribusi BBM di Sumba Timur benar-benar bersih dari praktik mafia dan kembali tepat sasaran.
Aktivitas kendaraan angkutan dan sepeda motor yang terjebak dalam antrean panjang. Sebuah realita yang memicu desakan agar pengawasan lintas sektor segera diperketat.
Laporan: Piter Soko
Editor: Redaksi BRANTASTIPIKORNEWS
