WAINGAPU,BTN 18/12/2025 – Fenomena antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi “pemandangan abadi” yang menyiksa masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Ironisnya, di tengah kepulan asap knalpot dan peluh warga yang mengantre berjam-jam, peran Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satgas Migas dipertanyakan: Di mana taring pengawasan mereka?
Pantauan tim Berantastipikornews.co.id, Kamis (18/12/2025), menunjukkan eskalasi antrean di sejumlah SPBU di Kota Waingapu yang kian tak terkendali. Kendaraan roda dua hingga angkutan logistik mengular sejak fajar hingga petang, menciptakan simpul kemacetan dan melumpuhkan produktivitas warga.
“Kami ini seperti pengemis di negeri sendiri. Sudah antre dari pagi sampai sore, tapi belum juga dapat BBM. Kerja kami jadi terbengkalai!” cetus salah satu warga dengan nada geram.
Dalam klarifikasinya kepada tim kami, pihak SPBU berkilah bahwa seluruh pelayanan telah sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Mereka mengklaim pembatasan volume (40 liter untuk roda 4 dan 60 liter untuk roda 6) serta penggunaan QR Code sudah dijalankan.
Namun, pengakuan petugas bahwa mereka “tidak tahu pasti” penyebab utama antrean di tengah pasokan 16.000 liter per hari memicu kecurigaan besar. Jika pasokan lancar dan sistem digital diterapkan, mengapa antrean justru makin menggila? Apakah ada kebocoran distribusi yang dibiarkan?
Satgas Migas dan APH Jangan Hanya Jadi Penonton!
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi Satgas Migas dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumba Timur. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi barisan terdepan untuk mencegah praktik “mafia BBM” atau penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab, kini dinilai mandul.
Masyarakat mulai berspekulasi,Apakah ada pembiaran terhadap kendaraan perusahaan besar yang ikut “merampok” jatah BBM bersubsidi milik rakyat kecil? Ketidaktegasan Pemda dalam mengatur regulasi di lapangan memberi ruang bagi ketidakadilan distribusi.
Mengingat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah di depan mata, mobilitas warga dipastikan meningkat. Jika Pemda Sumba Timur tetap bersikap pasif dan hanya mengandalkan laporan di atas kertas dari pihak SPBU, maka krisis energi ini akan menjadi bom waktu yang merusak stabilitas ekonomi lokal.
Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Satpol PP tidak boleh lagi hanya duduk di balik meja. Diperlukan inspeksi mendadak (Sidak) yang nyata, bukan sekedar kunjungan seremonial. Rakyat butuh solusi, bukan sekedar alasan teknis tentang pasokan.
BERANTASTIPIKORNEWS.co.id akan terus berdiri di garis depan sebagai kontrol sosial, mengawal agar hak-hak masyarakat kecil tidak dikhianati oleh sistem distribusi yang carut-marut dan pengawasan yang loyo.
Laporan: Piter Soko (BTN)
