Scroll Untuk Lanjut Membaca

​MUARA ENIM, BTN – Gurita dugaan korupsi tampaknya masih subur dan mencengkeram erat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Meski deretan pejabat eksekutif maupun legislatif di wilayah ini sudah berulang kali diciduk oleh aparat penegak hukum (Tipikor), hal itu tampaknya sama sekali tidak menimbulkan efek jera. Mentalitas oknum pejabat yang dinilai “bermuka tembok” membuat uang rakyat yang bersumber dari APBD dan APBN terus menjadi sasaran empuk praktik perampokan uang negara. 25/05/2026

​Kasus terbaru yang kini memicu kegaduhan dan menjadi sorotan tajam publik adalah mega proyek Pengadaan Pakaian Seragam Siswa-Siswi Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2024. Proyek yang menelan anggaran fantastis senilai Rp14.667.200.000 (Rp14,6 Miliar) ini diduga kuat sarat akan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta indikasi penggelembungan harga (mark-up) yang sangat signifikan.

​Investigasi Lapangan: Aroma Busuk Anggaran Rp199 Ribu per Setel Seragam

​Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, yang memimpin langsung Tim V Pemburu Fakta Rajawali, membongkar sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Berdasarkan penelusuran data yang dihimpun, paket pengadaan tersebut dialokasikan untuk sekitar 73.336 setel seragam sekolah (baju dan celana/rok).

​Jika dikalkulasikan secara matematis, harga rata-rata per setel seragam tersebut menembus angka Rp199.000,-. Angka ini dinilai tidak masuk akal untuk pengadaan massal dan diduga kuat telah dimanipulasi demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.

​”Dari hasil penelusuran awal, kami menemukan indikasi kuat adanya mark-up harga satuan seragam yang sangat ugal-ugalan, ditambah dengan pola pengadaan yang tertutup dan tidak transparan. Ini jelas mengkhianati hak anak-anak sekolah di Muara Enim,” tegas Ali Sopyan, Jumat (22/05/2026).

​Sekda Bersembunyi, Dinas Pendidikan “Bungkam Seribu Bahasa”

​Ironisnya, alih-alih memberikan transparansi, para pemangku kebijakan di Pemda Muara Enim justru menunjukkan sikap pengecut dan antikritik. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Rajawali News terbentur tembok tinggi birokrasi yang korup.

​Sekda Muara Enim Menutup Diri: Ali Sopyan mengungkapkan bahwa pihaknya telah tiga kali mendatangi ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim untuk meminta klarifikasi resmi. Namun, pintu ruang kerja Sekda selalu tertutup rapat bak benteng pertahanan.

​Disdikbud Melarikan Diri: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang mengelola langsung anggaran tersebut juga memilih bungkam seribu bahasa. Pejabat terkait sengaja menghindar dan “kucing-kucingan” dari kejaran wartawan yang mencoba meminta pertanggungjawaban moral.

​Karena tidak adanya iktikad baik untuk memberikan perimbangan informasi, berita ini terpaksa ditayangkan apa adanya demi memenuhi hak tahu publik.

​Desak Kejati Sumsel Turun Tangan, Usut Tuntas Sampai Akar

​Melihat mandeknya reformasi birokrasi dan mentalitas koruptif yang masih dipelihara di Muara Enim, Tim V Pemburu Fakta Rajawali mendesak aparat penegak hukum tidak tinggal diam.

​Ali Sopyan mendesak pihak Tipikor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan untuk segera turun ke lapangan, memeriksa Dinas Pendidikan, dan mengusut tuntas aliran dana proyek seragam senilai Rp14,6 Miliar ini. Rakyat Muara Enim sudah muak dengan drama penangkapan yang tidak kunjung menyadarkan para “perampok” berdasi di tanah mereka. (Tim/Red)