Wilayah Liputan.Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
MORUT BTN 14/11/2026-Kobaran api ketidakadilan kembali membara di bumi Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Alih-alih menyelesaikan sengkarut konflik agraria secara bermartabat lewat meja perundingan, verifikasi hukum yang transparan, dan pemenuhan kewajiban sosial yang adil, manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) justru memilih jalan pintas paling kotor yang sarat arogansi kekuasaan. Pihak korporasi nekat menyeret sejumlah petani lokal serta Buru Muat Sawit ke Polres Morowali Utara dengan tuduhan ngawur, mengada-ngada, dan sangat memalukan,dituduh melakukan tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit” di atas lahan yang sejak lama menjadi objek sengketa penguasaan tanah ulayat.
Tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada para penggarap lokal dan para buru muat,ini adalah manifestasi paling telanjang dari praktik kriminalisasi busuk (criminalization of poverty) untuk membungkam suara rakyat. Berdasarkan investigasi mendalam tim redaksi di lapangan, langkah hukum yang diambil oleh manajemen PTPN terkesan ugal-ugalan, buta sejarah, dan sengaja menutupi karut-marut perizinan yang selama ini membelit tubuh korporasi. Warga yang dikriminalisasi ke kantor polisi bukanlah penjahat berdasi, melainkan pemilik sah ruang hidup yang mempertahankan tanah leluhur jauh sebelum korporasi menancapkan kuku monopolinya di tanah Sulawesi Tengah.
Langkah PTPN menjerat warga dengan delik pencurian di Mapolres Morowali Utara justru menelanjangi kepanikan korporasi di atas alas hak yang bermasalah dan cacat hukum. Bagaimana mungkin sebuah badan usaha milik negara (BUMN) bertindak selayaknya penjajah berdarah dingin yang menjerat rakyatnya sendiri dengan pasal pencurian, sementara legalitas batas koordinat dan riwayat penguasaan lahannya masih menyisakan tumpang tindih sejarah yang akut? Sebagaimana diketahui publik luas, wilayah operasional eks perkebunan di Mori Utara tidak pernah berstatus clean and clear.
Jejak rekam penguasaan masa lalu,termasuk karut-marut sisa pengelolaan eks PT Rimbunan Alam Sentosa (PT RAS),seharusnya dibenahi secara administratif dan transparan oleh manajemen perusahaan. Namun, alih-alih membereskan PR yuridis tersebut, PTPN justru memilih mengkriminalisasi warga seolah-olah rakyat kecil yang mempertahankan hidupnya adalah maling yang merampas harta privat tanpa hak. Ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap mandat konstitusi yang mewajibkan negara dan badan usahanya untuk melindungi kesejahteraan rakyat.
Dalam perspektif hukum pertanahan nasional dan regulasi perkebunan yang berlaku, setiap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang sah memiliki kewajiban mutlak untuk membuktikan keabsahan batas kadaster serta menyelesaikan kewajiban sosialnya,termasuk kewajiban wajib menyediakan kebun plasma seluas 20% bagi masyarakat sekitar. Jika kewajiban-kewajiban normatif tersebut belum sepenuhnya beres dan di atas tanah tersebut masih berkecamuk sengketa penguasaan fisik, maka tindakan perusahaan mempidanakan warga dengan dalih pencurian buah sawit memperlihatkan cacat logika hukum yang sangat memalukan dan biadab.
Korporasi raksasa seolah ingin menutup rapat-rapat kegagalan manajerial, pelanggaran perizinan, dan bobroknya tata kelola aset mereka dengan cara memenjarakan suara-suara kritis warga yang menuntut hak keperdataan. Menggunakan instrumen penegak hukum sebagai alat pukul untuk menekan petani yang memanen hasil di atas tanah garapan turun-temurun adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang mencederai visi besar reforma agraria nasional yang digaungkan pemerintah.
Dalam konteks ini, aparat penegak hukum khususnya Polres Morowali Utara didesak untuk bersikap sangat profesional, objektif, independen, dan super-selektif dalam menyikapi laporan dari pihak PTPN. Kepolisian Republik Indonesia harus berdiri tegak sebagai pengayom masyarakat yang netral, bukan sekedar menjadi alat penekan atau “satpam korporasi” untuk membungkam hak-hak perdata rakyat lewat pasal-pasal karet. Penyelidikan atas tuduhan pencurian buah sawit tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa menguji lebih dahulu keabsahan warkah tanah, titik koordinat HGU, dan fakta penguasaan riil di lapangan.
Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis lingkar agraria, dan pemerhati hukum di Sulawesi Tengah mengecam keras langkah represif yang dipertontonkan oleh PTPN. Menurut mereka, menggunakan instrumen hukum pidana untuk mendelegitimasi hak-hak petani penggarap adalah taktik kotor ala kolonial untuk memonopoli hasil bumi di atas tanah yang status legalitasnya masih digugat oleh masyarakat adat dan lokal. Negara melalui kementerian terkait diminta segera turun tangan mengevaluasi ulang seluruh izin HGU di wilayah tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pers nasional memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk mengawal ketidakadilan struktural ini. Pers wajib berdiri tegak di pihak yang tertindas (voice for the voiceless), melakukan kontrol sosial yang tajam terhadap setiap bentuk kesewenang-wenangan penguasa modal, dan membongkar motif busuk di balik laporan polisi yang sarat intimidasi psikologis terhadap petani.
Redaksi media ini menegaskan bahwa setiap informasi, data, dan narasi yang disajikan dalam produk jurnalistik ini murni didasarkan pada fakta investigasi lapangan, konfirmasi narasumber berimbang, serta analisis regulasi pertanahan yang sah secara hukum. Kami menolak dengan tegas segala bentuk pembungkaman pers, teror mental, maupun upaya intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik yang berfokus pada pembelaan hak-hak publik di Sulawesi Tengah.
Sebagai wujud pelaksanaan prinsip akurasi, independensi, dan Cover Both Sides (keimbangan berita) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, pihak redaksi akan berupaya secara patut melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada manajemen PTPN di wilayah operasional setempat guna meminta penjelasan resmi terkait dasar hukum pelaporan warga atas dugaan pencurian buah sawit di Desa Era dan sekitarnya.
Manajemen PTPN maupun jajaran humas perusahaan dipersilakan seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, bantahan, atau Hak Jawab secara resmi melalui saluran redaksi kami di nomor kontak 085134335257 atau melalui email resmi redaksi. Hak Jawab dan Hak Koreksi ini akan segera kami muat secara proporsional sesuai dengan ketentuan undang-undang pers yang berlaku demi menjamin ruang informasi yang objektif bagi publik.
Perjuangan masyarakat Mori Utara dalam mempertahankan ruang hidup, tanah ulayat, dan martabat keluarga mereka dari ancaman kriminalisasi berkedok pencurian buah sawit tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian di tengah badai. Solidaritas lintas elemen masyarakat, lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi pers nasional, dan para pejuang agraria akan terus dikonsolidasikan untuk mengawal nasib para petani yang dizalimi oleh arogansi korporasi.
Hukum positif diciptakan oleh negara untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,bukan sekedar menjadi tameng pelindung bagi pemegang konsesi modal besar untuk menindas rakyat kecil dengan kriminalisasi pasal-pasal pidana yang dipaksakan. Keadilan tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Jika praktik biadab kriminalisasi terhadap petani penggarap ini terus dibiarkan tanpa adanya koreksi dan sanksi tegas dari negara, maka matinya nurani penegak hukum dan runtuhnya keadilan agraria di negeri ini hanya tinggal menunggu waktu. Redaksi akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Redaksi
