MOROWALI UTARA, BTN — Langit penegakan hukum di Sulawesi Tengah kembali tercoreng oleh ironi yang memilukan. Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum dan realisasi hak-hak atas tanah yang telah diikat secara sah melalui kesepakatan keperdataan maupun bukti kepemilikan yang valid, suara kritis masyarakat justru dibungkam lewat dinding-dinding dingin penjara. Kasus yang menyeret nama Darma Tongku bersama rekan-rekan seperjuangan, termasuk anak dari Darma Tongku Alan dan kawan-kawan, yang secara konsisten memperjuangkan lahan-lahan dengan legalitas yang sah, kini menjadi monumen kelam atas timpangnya relasi kuasa antara rakyat kecil berhadapan dengan raksasa korporasi perkebunan swasta, PT Rimbunan Alam Sentosa (PT RAS), serta penguasaan lahan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang mengatasnamakan negara. 14/11/2026
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2182 K/Pdt/2026 yang diputus pada 29 Juni 2026 oleh majelis hakim agung yang diketuai Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., terungkap bagaimana sengkarut sengketa lahan seluas kurang lebih 178,6 hektar di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, bergulir. Putusan kasasi tersebut membatalkan putusan tingkat banding dan mengabulkan sebagian gugatan, yang secara substansial menyatakan bahwa pihak korporasi PT RAS telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, di balik putusan perdata tersebut, akar persoalan sosial dan penguasaan fisik lahan yang menimpa warga yang berjuang menuntut hak rakyat,kini menyisakan luka mendalam yang mengusik nurani kemanusiaan.
Pertanyaan besar yang kini menggema di ruang-ruang publik dan warung-warung kopi di Sulawesi Tengah adalah, di manakah letak keadilan substantif di negeri ini? Ketika seorang warga yang berjuang menuntut hak-hak konstitusionalnya atas lahan warisan dan tanah yang memiliki dasar kepemilikan sah justru dikriminalisasi, hukum tampak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Alih-alih merespons tuntutan warga secara persuasif dan berkeadilan sosial, instrumen hukum sering kali ditarik ke ranah penindasan guna melindungi kepentingan penguasaan lahan skala besar.
Sorotan tajam ini kian beralasan jika menilik jejak rekam perizinan dan karut-marut tata kelola agraria di Morowali Utara. Berdasarkan catatan dan investigasi lapangan, legalitas awal izin lokasi tahun 2006 dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tahun 2007 milik PT RAS sejak lama disorot karena diduga kuat mengalami tumpang tindih (overlapping) dengan lahan PTPN XIV serta kawasan Hak Guna Usaha (HGU). Kini, ketika lahan konflik eks PT RAS tersebut beralih penguasaan di bawah kendali PTPN dengan dalih pengelolaan aset negara, masyarakat pemilik lahan sah justru kian terpinggirkan dan terancam kehilangan ruang hidupnya.
Lebih jauh, polemik ini turut menyeret diskursus pertanggungjawaban pejabat publik di masa lampau. Nama Anwar Hafid, yang menjabat sebagai Bupati Morowali selama dua periode (2007–2018) dan kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, ikut disorot dalam pusaran kontroversi penerbitan kebijakan revisi izin lokasi PT RAS pada tahun 2010. Berbagai elemen masyarakat dan forum pemuda, seperti FPMMU yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal, secara vokal mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap transparan dan tidak tebang pilih dalam mengurai benang kusut perizinan yang disinyalir cacat prosedur sejak awal.
Ironisnya, di tengah desakan audit perizinan dan proses komunikasi yang tengah berjalan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait pembuktian legalitas lahan masyarakat,di mana warga telah mengantongi data serta dokumen alas hak yang sah,para pejuang keadilan seperti Alan dan kawan-kawan justru menghadapi tembok tebal diduga di kriminalisasi. Aksi-aksi protes damai dan tuntutan pengakuan atas lahan-lahan berlegalitas sah yang tidak kunjung mendapat kepastian hukum justru dibalas dengan jerat pidana. Pola semacam ini memperlihatkan adanya indikasi penggunaan instrumen hukum dan dalih “kepentingan negara” secara instan untuk membungkam kritik sosial dan melemahkan daya juang masyarakat lokal.
Secara yuridis, Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah maupun bukti alas hak yang dimiliki masyarakat sejak bertahun-tahun silam seharusnya dihormati dengan menjunjung tinggi asas iktikad baik (good faith). Namun, fakta persidangan yang terungkap dalam putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya penghentian kewajiban kompensasi secara sepihak sejak Mei 2023. Ketika hak-hak ekonomi masyarakat pemilik tanah yang sah dihentikan begitu saja dan lahan kini dikuasai di bawah bendera PTPN dengan mengatasnamakan negara, rakyat kecil di lingkar perkebunan seolah dipaksa menelan pil pahit ketidakadilan tanpa perlindungan yang memadai.
Kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan hak kepemilikan lahan yang sah merupakan bentuk pelemahan terhadap demokrasi partisipatif di daerah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik menuntut media massa untuk hadir sebagai pilar keempat demokrasi yang membela kepentingan publik, menyuarakan kebenaran, serta melakukan kontrol sosial terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh korporasi maupun entitas yang berlindung di balik nama negara. Pers tidak boleh tinggal diam melihat ketidakadilan bersemi di atas tanah subur Sulawesi Tengah.
Oleh karena itu, melalui rilis investigasi ini, redaksi mendesak secara tegas kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Komnas HAM untuk segera turun tangan melakukan eksaminasi dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara hukum yang melibatkan warga di Morowali Utara. Setiap proses hukum yang bernuansa pembungkaman hak sipil dan kriminalisasi pejuang agraria wajib dihentikan demi tegaknya keadilan restoratif (restorative justice).
Negara melalui Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara juga dituntut untuk mengawal secara konkret hasil pembicaraan dan verifikasi alas hak masyarakat yang datanya telah tersedia. Evaluasi total terhadap peralihan penguasaan lahan eks PT RAS oleh PTPN maupun tumpang tindih HGU harus segera dibuka secara transparan di hadapan publik. Negara tidak boleh hadir untuk merampas atau meminggirkan hak rakyatnya yang memiliki legalitas sah dengan berlindung di balik simbol-simbol korporasi pelat merah.
Kepada seluruh insan pers, jaringan lembaga bantuan hukum, serta aktivis kemanusiaan di tanah air, mari bersama-sama mengawal kasus ini secara konsisten. Solidaritas nasional diperlukan untuk memastikan bahwa Alan, Darma Tongku, dan para pejuang keadilan di Morowali Utara tidak berjalan sendirian menghadapi badai ketidakadilan. Suara rakyat yang tertindas tidak boleh dipadamkan oleh kekuatan modal maupun intimidasi kekuasaan.
Redaksi Berantastipikornews.co.id akan terus berdiri di garis depan mengawal kasus ini hingga tuntas, menyajikan fakta-fakta objektif, serta membongkar segala bentuk penyimpangan yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Hak Jawab dan Hak Koreksi tetap dibuka bagi pihak mana pun,baik dari manajemen jajaran direksi PTPN maupun instansi pemerintah terkait,sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan (cover both sides) dan profesionalisme jurnalistik.
Keadilan untuk rakyat Morowali Utara bukan sekedar slogan di atas kertas putusan pengadilan, melainkan hak konstitusional yang harus direbut dan ditegakkan bersama. Selama ketidakadilan dan kriminalisasi terhadap warga yang berjuang mempertahankan tanahnya yang sah masih terus terjadi, selama itu pula pena jurnalis investigasi tidak akan pernah berhenti menuliskan kebenaran demi tegaknya panji-panji keadilan di bumi pertiwi.
Tim Investigasi & Redaksi
