BANGGAI KEPULAUAN – BTN 12/02/2026-Aroma busuk dugaan kongkalikong anggaran di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kini memasuki babak krusial seiring hadirnya tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di wilayah ini. Publik tidak lagi melihat kedatangan mereka sebagai ritual pemeriksaan rutin, melainkan sebagai ajang pembuktian,Apakah BPK masih memiliki taring sebagai singa penjaga uang negara, atau justru telah berubah menjadi “boneka” yang dikendalikan oleh otoritas tertentu untuk memutihkan dosa-dosa para koruptor?
Masyarakat Bangkep tidak akan bisa menutup mata terhadap dua proyek raksasa yang kini menjadi pusat perhatian,Pembangunan Tanggul Kombutokan dan Tanggul Tombos. Dua proyek ini bukan sekedar tumpukan batu dan beton, melainkan simbol dugaan penyelewengan yang merobek rasa keadilan masyarakat.
Jika hasil audit BPK RI nantinya justru meloloskan kasus Kombutokan dan Tombos dari jeratan hukum, maka narasi “penyelamatan sepihak” bukan lagi sekedar rumor, melainkan sebuah keyakinan publik. Logika publik sederhana,Jika kerusakan fisik dan potensi kerugian negara terpampang nyata, namun auditor gagal menemukannya, maka integritas BPK RI patut dipertanyakan hingga ke titik nadir.
“Jangan jadikan seragam auditor sebagai tameng untuk melindungi mereka yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat Bangkep. Jika Tanggul Kombutokan dan Tombos lolos, kami patut menduga kuat bahwa independensi BPK telah runtuh dan ditunggangi oleh otoritas yang bernafsu menyelamatkan para pelaku,” tegas elemen masyarakat sipil dalam orasinya.
Kini, “bola panas” tidak lagi berada di meja dinas, melainkan di genggaman para auditor BPK RI. Publik mencurigai adanya mobilisasi kekuatan otoritas yang mencoba mengarahkan hasil audit agar berakhir pada “pengembalian administratif” belaka, tanpa ada tindakan pidana.
BPK RI harus ingat bahwa tugas mereka adalah memeriksa kerugian negara demi kepentingan rakyat, bukan datang ke Bangkep karena pesanan sekelompok orang yang gemetar ketakutan ingin lepas dari jeratan hukum. Jika BPK gagal mendorong kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH), maka mereka secara tidak langsung sedang membiarkan praktik korupsi berakar lebih dalam di tanah Bangkep.
Masyarakat Banggai Kepulauan menanti keberanian moral dari BPK RI. Rakyat tidak butuh angka-angka cantik di atas kertas laporan yang hasilnya “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) namun sarat dengan pembiaran praktik culas.
Setiap rupiah yang dikorupsi dalam proyek Tanggul Kombutokan dan Tombos adalah hak rakyat yang dirampas. BPK RI hari ini berdiri di persimpangan jalan,Menjadi pahlawan yang mengembalikan kehormatan negara, atau menjadi bagian dari sejarah kelam sebagai lembaga yang membiarkan otoritas lokal “mengatur” hukum sesuai pesanan.
Stop Sandiwara Audit! Rakyat Bangkep mengawasi, mencatat, dan tidak akan diam jika keadilan ini dikhianati oleh mereka yang mengaku sebagai penjaga marwah keuangan negara.
Jein
