BANGGAI KEPULAUAN, BTN — Peringatan HUT Ke-81 Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada riuh seremoni, pengibaran bendera, atau rutinitas protokoler semata. Bagi nelayan kecil di Banggai Kepulauan, arti kemerdekaan yang sesungguhnya berada pada ranah yang sangat mendasar: jaminan atas hak hidup, kepastian ruang tangkap, perlindungan hukum, serta akses adil terhadap kelestarian laut yang menjadi sumber kehidupan mereka. Senin 17/08/2026
Bagi masyarakat pesisir, laut bukanlah sekadar hamparan air tanpa pemilik yang bebas dieksploitasi. Laut adalah ruang hidup, benteng ketahanan pangan keluarga, penggerak ekonomi lokal, sekaligus warisan lintas generasi yang wajib dijaga dari kerusakan. Momentum kemerdekaan ini menjadi cermin besar untuk mengevaluasi sejauh mana kedaulatan tersebut telah dirasakan oleh para penjaga samudra.
Kehidupan pesisir Banggai Kepulauan sejak lama diikat oleh kearifan lokal Tobui Sabangan. Nilai luhur ini menegaskan batas penghormatan terhadap ruang kelola laut dan memandatkan tanggung jawab ekologis kepada masyarakat. Di tengah makin kompleksnya ancaman pencemaran dan krisis iklim, merawat Tobui Sabangan bukan sekedar nostalgia budaya, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga tatanan sosial dan ekonomi warga pesisir.
Kerusakan ekosistem laut atau penyempitan ruang tangkap nelayan memiliki dampak berantai yang tidak sederhana. Ketika terumbu karang rusak dan hasil tangkapan merosot, dampaknya langsung menghantam pendapatan keluarga, mengancam ketahanan pangan, hingga mengancam kelangsungan pendidikan anak-anak nelayan. Kearifan lokal seperti Tobui Sabangan sepatutnya diintegrasikan secara formal ke dalam penataan ruang pesisir yang berkeadilan.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, DPD KNTI Banggai Kepulauan menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah. Sikap kritis ini lahir bukan atas dasar penolakan terhadap pembangunan, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan kelautan tetap berada pada koridor transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.
DPD KNTI meyakini bahwa kritik dan dialog konstruktif adalah vitamin bagi tata kelola pemerintahan yang sehat. Kritis berarti berani menyuarakan potensi dampak buruk suatu kebijakan sebelum dieksekusi, sekaligus menawarkan solusi taktis berbasis fakta lapangan. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang tidak anti-kritik dan bersedia duduk bersama nelayan untuk mendengarkan realitas di garis pantai.
Pembangunan infrastruktur, investasi pariwisata, dan pelabuhan memang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, indikator keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya nilai investasi atau deretan angka statistik, melainkan dari siapa yang memetik manfaat terbesar dan sejauh mana daya dukung lingkungan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Nelayan kecil tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai penonton atau sekadar instrumen pelengkap dalam perayaan seremonial. Setiap perumusan kebijakan tata ruang laut wajib melibatkan nelayan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tanpa partisipasi bermakna (meaningful participation), pembangunan pesisir hanya akan menciptakan ketimpangan baru.
Sebagai wilayah kepulauan, Banggai Kepulauan menggantungkan napas ekonominya pada kesehatan laut. Kerusakan ekosistem akibat praktik penangkapan destruktif maupun eksploitasi berlebihan pada akhirnya akan menjadi beban sosial yang harus ditanggung oleh kelompok paling rentan, yakni nelayan kecil dan keluarga mereka.
Negara harus hadir memberikan kepastian perlindungan, pemenuhan sarana produksi, penegakan hukum di laut, serta akses pemberdayaan yang berkelanjutan. Nelayan kecil tidak membutuhkan belas kasihan atau bantuan karitatif yang bersifat sementara; mereka membutuhkan kepastian hak atas ruang hidup dan kesempatan yang adil untuk tumbuh berkecukupan.
Kemerdekaan sejati adalah kemampuan sebuah bangsa untuk mewariskan laut yang sehat dan produktif kepada generasi mendatang. Tobui Sabangan mengingatkan kita bahwa laut adalah amanah yang dipinjam dari anak cucu kita, sehingga menjaga kelestariannya hari ini adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar.
Pada perayaan HUT Ke-81 RI ini, DPD KNTI Banggai Kepulauan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi demi kesejahteraan nelayan. Sebagai mitra kritis, KNTI akan terus mengawal kebijakan publik, menyuarakan aspirasi arus bawah, dan memastikan laut Banggai Kepulauan tetap menjadi ruang kehidupan yang lestari, berdaya, dan berkeadilan.
DPD KNTI Banggai Kepulauan
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
