MAKASSAR,BTN 12 Februari 2026 – Ikatan Keluarga Mahasiswa Bangkep Makassar (IKMBM) melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Sistem aktivasi yang kaku dinilai justru “memiskinkan” penerima bantuan karena tingginya biaya akses menuju lembaga perbankan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

​Formatur Ketua IKMBM Makassar, Aldianto Sadalia, menegaskan bahwa kebijakan pusat saat ini buta terhadap realitas geografis Bangkep. Dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk keperluan sekolah, justru ludes untuk biaya transportasi laut dan darat.

​”Ini adalah ironi. Uang yang ditransfer pusat untuk siswa kurang mampu akhirnya tidak utuh lagi karena habis di ongkos operasional. Siswa dan orang tua harus menyeberangi lautan hanya untuk mencapai bank yang ditunjuk. Pusat tidak melihat bahwa geografis kami adalah tantangan utama,” tegas Aldianto.

​IKMBM Makassar menilai pemerintah daerah tidak boleh diam melihat hak siswa tergerus oleh kendala teknis. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, IKMBM mendesak Pemda Bangkep untuk segera mengeksekusi tiga langkah strategis.

Mendorong Pemerintah Daerah berkomunikasi dengan Kemendikbudristek agar melibatkan bank lokal yang memiliki unit hingga ke pelosok desa di Bangkep.

Memberikan otoritas kepada pihak sekolah untuk melakukan pencairan secara kolektif dengan pengawasan transparan dan akuntabel guna memangkas biaya transportasi individu.

Pemda harus proaktif melaporkan kondisi riil di lapangan ke lembaga pengampu PIP agar ada kebijakan khusus (affirmative action) bagi wilayah kepulauan seperti Bangkep.

​IKMBM Makassar menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung pemerintah dalam merumuskan solusi teknis di lapangan. Namun, mereka juga memberikan peringatan bahwa jika kendala ini dibiarkan berlarut-larut, esensi dari program PIP untuk membantu siswa miskin akan gagal total di Bangkep.

​”Kami meminta tindakan nyata, bukan sekedar janji administratif. Jangan biarkan pendidikan anak-anak Bangkep terhambat hanya karena urusan birokrasi perbankan yang tidak ramah geografis,” tutup Aldianto.

Rilis,IKMBM Makasar

Editor,Redaksi