​TAMBOLAKA, BTN – Wajah Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), tepatnya di Desa Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, kini menjadi potret nyata pengabaian pembangunan. Jalur yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas pemerintahan dan ekonomi justru berubah menjadi jebakan maut bagi pengendara yang melintas. 19/04/2026

Scroll Untuk Lanjut Membaca

​Berdasarkan investigasi lapangan tim Berantas TipikorNews, kerusakan jalan di jantung kota ini telah mencapai level “Darurat Infrastruktur.” Aspal yang terkelupas dan lubang menganga sedalam puluhan sentimeter menghiasi badan jalan, menciptakan pemandangan yang kontras dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan.

​Kondisi ini memicu kritik pedas dari publik. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut memunculkan pertanyaan besar mengenai kinerja Komisi terkait di DPRD Kabupaten SBD. Rakyat mulai bertanya-tanya: Apakah para wakil rakyat tidak pernah melewati jalur ini, atau memang sengaja menutup mata?

​“Ini jantung ibu kota, bukan pelosok terpencil. Sangat tidak masuk akal jika pemerintah dan anggota dewan tidak tahu. Apakah mereka menunggu ada korban jiwa baru bergerak?” ujar salah seorang warga yang ditemui di lokasi dengan nada geram (19/4).

​Ia menambahkan, alasan efisiensi anggaran seringkali menjadi tameng klasik. Namun, sangat ironis jika program kerja pemerintah daerah terus berjalan, sementara akses utama di depan mata dibiarkan hancur lebur.

​Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengontrolan dan perawatan infrastruktur ini dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam menjamin hak keselamatan warga negara. Infrastruktur yang rusak bukan sekedar masalah estetika kota, melainkan ancaman nyata bagi nyawa pengguna jalan setiap detiknya.

​Publik kini menagih langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Masyarakat mendesak agar perbaikan jalan di Desa Kalena Wano masuk dalam skala prioritas utama dalam perubahan anggaran atau program kerja terdekat.

​Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun komisi terkait di DPRD Kabupaten SBD belum memberikan keterangan resmi. Sikap bungkam otoritas terkait semakin mempertegas kesan bahwa aspirasi masyarakat terkait infrastruktur di jantung kota ini bukanlah prioritas bagi mereka.

​Masyarakat Tambolaka kini hanya bisa berharap agar pemerintah tidak hanya lihai dalam menyusun agenda seremonial, tetapi juga peka terhadap aspal yang remuk di bawah kaki mereka sendiri.

Sumber: Berantas TipikorNews Com.id