Waibakul, BTN – Di balik deretan laporan keberhasilan pembangunan yang rutin dipaparkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, realita di lapangan justru menunjukkan pemandangan yang kontras. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini masih harus terseok-seok menghadapi persoalan klasik yang tak kunjung usai. 28/06/2026
Infrastruktur jalan yang kupak-kapik dan krisis air bersih yang berkepanjangan kini menjadi potret buram harian yang memicu kegelisahan publik. Keluhan demi keluhan terus menyuarakan satu pertanyaan besar: ke mana sebenarnya arah pembangunan Sumba Tengah selama ini?
Kondisi mendasar yang memprihatinkan ini memicu gelombang skeptisisme di tengah masyarakat setempat. Warga mulai mempertanyakan apakah kue pembangunan benar-benar telah menyentuh dan dinikmati oleh akar rumput, atau jangan-jangan hanya indah di atas kertas laporan administrasi belaka.
Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah untuk menanggalkan ego seremonial dan mulai membumi. Warga berharap jajaran eksekutif tidak sekedar sibuk memoles angka-angka capaian program, melainkan hadir membawa solusi konkret yang menyentuh urat nadi kehidupan sehari-hari mereka.
Akses jalan yang layak dan ketersediaan air bersih bukanlah sebuah kemewahan, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Selain kedua sektor krusial tersebut, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah mahabesar yang wajib diprioritaskan.
Kritik tajam ini tidak hanya dialamatkan kepada pihak eksekutif, melainkan juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba Tengah. Sebagai representasi rakyat, lembaga legislatif tersebut dituntut untuk jauh lebih agresif dan taji dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka.
DPRD diminta tidak menutup mata dan harus mengawal ketat setiap jengkal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Publik mendesak agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar membawa dampak instan bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar habis untuk mengejar penyerapan laporan keuangan tahunan.
Sebab, pada hakikatnya, kepercayaan publik tidak dapat dibeli dengan tumpukan piagam penghargaan atau pidato-pidato normatif di ruang rapat yang sejuk. Kepercayaan itu hanya bisa dirajut kembali lewat kerja nyata yang hasilnya dapat langsung dirasakan dan mengubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD Sumba Tengah. Masyarakat tidak lagi membutuhkan janji manis yang mengawang-awang, melainkan eksekusi nyata di lapangan demi membebaskan wilayah ini dari ketertinggalan infrastruktur.
Publik Sumba Tengah saat ini dalam posisi menunggu dan mengawasi dengan saksama. Apakah para pemangku kebijakan akan segera melahirkan terobosan nyata untuk menjawab jeritan warga, ataukah keluhan tentang jalan rusak dan air bersih ini akan tetap menjadi nyanyian sumbang yang terus membayangi daerah ini?
Piter Kabiro, Sumba Timur
