Kahale, SBD, BTN – Sumba Barat Daya (SBD) kembali diguncang isu panas. Kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, yang melibatkan Kepala Desa Yohanis Rehi, kini menjadi sorotan tajam publik.
Meskipun Inspektorat telah menyatakan adanya bukti korupsi penggunaan DD tahun anggaran 2023-2024, kasus ini secara mencurigakan terkatung-katung di ranah Pemerintah Kabupaten SBD.
Masyarakat Desa Kahale, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, kini menuntut keadilan. Pada hari Sabtu (22/11/2025),melalui perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda dengan lantang mendesak Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla untuk segera menghentikan ‘penahanan’ berkas dan memerintahkan penyerahan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri Waikabubak untuk diproses secara hukum.
Bukti Nyata, Hukum Tersendat
Kasus korupsi ini menjadi sorotan serius, mengingat besarnya alokasi Dana Desa yang seharusnya memajukan Desa Kahale.kini terabaikan
”Kami merasa heran dan mempertanyakan, ada apa dan mengapa kasus Kepala Desa Kahale yang sudah terbukti korupsi Dana Desa di Inspektorat masih ditahan? Apakah Bupati lebih memilih melindungi Kepala Desa yang korupsi?.Ungkap masyarakat Desa Kahale dengan nada kecewa.
Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada laporan.
Sejumlah proyek fisik yang didanai oleh DD tahun 2024 dikabarkan mangkrak dan tidak selesai, meskipun anggaran telah dikucurkan.
Alokasi Dana Desa Kahale yang dipertanyakan adalah sebagai berikut.
Contoh Program yang Disorot Nilai Anggaran
2023 Rp 1.290.628.000 Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Rp 420.000.000
Penguatan Ketahanan Pangan (Lumbung Desa) Rp 266.368.000
2024 Rp 1.167.435.000 Pembangunan/Rehab Sumber Air Bersih Rp 280.000.000 ini adalah fakta yang terjadi,mengapa kasus ini tertahan?
Kritik Tajam dari Tokoh Tokoh Masyarakat
Saat ditemui oleh Media Berantastipikornews.co.id, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap lambannya penanganan kasus ini.
Dominggus Mone, S.Pd, Johanis Japa Duki S.H, Yohanis Hona Kedu, Paulus Danga Negara, dan Darius Jaha Murra kompak menyatakan, “Kami sangat kecewa dengan tindakan Pemerintah Kabupaten SBD yang terus menahan kasus Kepala Desa Kahale.
Padahal faktanya sudah jelas di lapangan, kegiatan fisik yang dikerjakan tidak jadi dan mangkrak.bahkan dari Tim Inspektorat pun sudah melihat langsung fakta yang sesungguhnya.”
Mereka menegaskan bahwa keengganan Pemkab SBD menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan menimbulkan kecurigaan publik atas adanya upaya perlindungan politik.
Korupsi, yang mereka sebut sebagai biang keladi kemunduran wilayah dan penderitaan masyarakat, tidak boleh dibiarkan.
Seruan Mendesak masyarakat, “Jangan Biarkan Koruptor Berkeliaran!
Kasus yang sudah terbukti di tingkat internal Pemda SBD ini kini menjadi ujian integritas bagi kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla.
”Kami berharap dengan tegas kepada Bupati agar kasus Kepala Desa Kahale segera diserahkan kepada Kejaksaan untuk diproses secara hukum.
Jangan biarkan koruptor Dana Desa terus berkeliaran karena dilindungi di ranah pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya,” tukas masyarakat Desa Kahale.salah satu warga menegasakan bahwa melalui rilis Media Berantastipikornews.co.id,menaruh harapan besar dan mendesak kepada Bupati SBD.agar kasus tersebut sesegera mungkin dilakukan Penyerahan berkas kepada Aparat Penegak hukum adalah harga mati demi terwujudnya kemajuan desa dan memberikan efek jera agar Desa Kahale ke depannya bebas dari praktik korupsi.
Seruan keputusasaan masyarakat ini kini ditujukan kepada Bupati SBD hingga ke tingkat nasional. “Kami berharap kepada Yang Terhormat Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden RI untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya,” tutup mereka,dan berharap intervensi dari pusat dapat membongkar dugaan permainan di tingkat daerah.
Tuntutan Masyarakat segera mungkin dapat melakukan Penyerahan Kasus Korupsi didesa Kahale ke Kejaksaan Waikabubak.
kaperwil NTT,Tibo
