BANGGAI KEPULAUAN, BTN — 23/09/2025 – Kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor pertanian di Banggai Kepulauan kini menjadi sorotan tajam dan memicu kemarahan publik. Fakta mencengangkan terungkap dalam rapat resmi Pemda Bangkep (17/09/2025), ketika Kepala Dinas Pertanian Sumiati Manompo, SP., MM., secara blak-blakan mengakui bahwa sistem yang ada justru melanggengkan praktik curang.
Mayoritas pemohon rekomendasi BBM adalah pengecer, bukan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Pengakuan ini menjadi tamparan keras di tengah upaya pemerintah daerah untuk mendukung sektor pertanian.
“Rata-rata yang mengambil rekomendasi adalah pengecer. Kami hanya meminta mereka mendata mesin yang digunakan,” tegas Sumiati tanpa menunjukkan adanya upaya serius untuk menindaklanjuti.
Pola Curang yang Terstruktur
Data yang dipaparkan oleh Dinas Pertanian semakin menguatkan dugaan adanya celah yang dimanfaatkan secara masif. Sejak 28 Juli hingga 16 September 2025, dari total 12 kecamatan, baru enam yang mengajukan rekomendasi.
Jumlahnya mencapai 12.087 liter Pertalite dan ratusan liter Solar. Namun, hampir seluruh rekomendasi tersebut hanya untuk mesin potong rumput.
Pola seragam terlihat jelas: rata-rata lima unit mesin potong rumput per rekomendasi dengan jatah 203 liter Pertalite.
Hal ini secara telanjang menunjukkan adanya manipulasi data untuk memonopoli kuota BBM bersubsidi. Sementara para petani sejati mengeluh kesulitan mendapatkan akses, para pengecer justru dengan mudahnya meraup untung dari fasilitas negara.
Aparat Penegak Hukum Diabaikan?
Ironisnya, dalam rapat sebelumnya di rumah jabatan bupati, aparat penegak hukum dari Kejaksaan hingga Kepolisian telah berulang kali memperingatkan Dinas Pertanian untuk memperketat verifikasi data alat dan mesin pertanian (alsintan).
Namun, pengakuan resmi dari Kadis Pertanian justru mengonfirmasi lemahnya pengawasan dan kelalaian yang serius.
”Kami khawatir target-target pertanian di Bangkep tidak terealisasi. Kalau kuota dari pertanian dianggap rendah, nanti kita bicarakan bersama, tapi saya tidak mau mengambil risiko,” ujar Sumiati, seolah mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan sistem.
Pengakuan terbuka ini tidak hanya menegaskan bahwa mekanisme rekomendasi BBM sektor pertanian sangat rawan disalahgunakan, tetapi juga menyoroti adanya pembiaran yang berpotensi menggagalkan program strategis pertanian Bangkep.
Celah ini bukan hanya menguntungkan pengecer, tetapi juga secara langsung menciderai keadilan bagi para petani kecil.
Masyarakat Bangkep menuntut transparansi dan tindakan tegas.
Kinerja Dinas Pertanian Bangkep harus dievaluasi secara menyeluruh, dan aparat penegak hukum harus segera turun tangan mengusut tuntas praktik yang merugikan petani dan negara ini.
