WATAMPONE, BTN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone melancarkan serangan verbal yang sangat keras terhadap DPRD Bone, menuding para wakil rakyat telah berkhianat dengan menyetujui kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300%. (15/8/2025)
Kenaikan pajak yang tak masuk akal ini disebut sebagai kebijakan zalim yang secara terang-terangan mencederai amanah dan kepercayaan rakyat.
“Kebijakan ini adalah bukti pengkhianatan nyata dari wakil rakyat. Kenaikan PBB-P2 yang disepakati secara sepihak dan tanpa sosialisasi yang layak ini sungguh mencederai kepercayaan rakyat,” kata Ketua Umum HMI Bone, Andi Taufiq, dengan nada geram.
Ia menegaskan, keputusan ini menunjukkan bahwa anggota dewan tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya tunduk pada kepentingan kekuasaan semata.
Menurut HMI, kenaikan pajak yang fantastis ini didasari laporan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan tagihan pajak yang melonjak drastis.
HMI menuduh, kenaikan ini adalah hasil dari proses gelap tanpa kajian mendalam dan tanpa sosialisasi yang transparan kepada publik, sehingga memicu kemarahan dan kegelisahan yang meluas di tengah masyarakat.
Taufiq mendesak DPRD Bone untuk segera menarik kembali keputusan tersebut dan membatalkan kenaikan PBB-P2. “Kami meminta DPRD untuk berhenti bermimpi dan kembali memihak pada masyarakat.
Jangan biarkan rakyat semakin tercekik oleh beban pajak yang tidak rasional di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” tuturnya.
Respons dari DPRD Bone yang hanya menjanjikan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga tidak cukup untuk meredam amarah HMI.
HMI dengan tegas menyatakan bahwa rakyat tidak butuh janji, melainkan tindakan konkret berupa pembatalan kenaikan pajak yang telah menyengsarakan.
Kenaikan PBB-P2 ini bukanlah sekadar polemik biasa, melainkan cerminan dari kegagalan wakil rakyat dalam mengemban amanah.
Kebijakan ini adalah pukulan telak bagi masyarakat kecil, yang seolah dipaksa membayar lebih mahal untuk menutupi kegagalan pengelolaan anggaran daerah.
