KALUMBATAN, BANGKEP BTN 26/03/2026- Suara perlawanan dari pemuda Desa Kalumbatan kini memasuki babak yang lebih serius dan terorganisir. Tepat hari ini, Kamis, 26 Maret 2026, gelombang demonstrasi besar-besaran resmi dimulai. Di bawah komando Koordinator Lapangan, Kevin Lapendos, aksi yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 28 Maret ini membawa spektrum isu yang sangat luas,potret utuh dari carut-marut tata kelola desa yang dinilai kian menjauh dari prinsip keadilan.
Kevin menegaskan bahwa apa yang terjadi di Desa Kalumbatan bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan sudah menyentuh persoalan moral, integritas, dan tanggung jawab publik.
Sektor air bersih menjadi sorotan tajam pertama. Kebijakan pengalihan pengelolaan ke PDAM tanpa pembangunan infrastruktur mandiri dinilai Kevin sebagai langkah amatiran yang berpotensi merugikan aset desa.
“Air adalah kebutuhan paling mendasar. Tapi yang terjadi justru kebijakan yang membingungkan. PDAM masuk, tapi masih pakai fasilitas desa. Ini berisiko mengganggu distribusi air yang sudah berjalan. Harusnya ada jalur baru, bukan numpang di fasilitas yang sudah ada. Di mana perencanaan matangnya? Ataukah sengaja dibuat membingungkan agar kontrol anggaran menguap?” cecar Kevin dengan nada pedas.
Persoalan pasar desa kini bergeser dari sekedar masalah administratif menjadi dugaan tindak pidana serius. Kevin secara terbuka mengungkap adanya indikasi kuat keterlibatan oknum pemerintah desa yang diduga menjadikan dana pasar sebagai “celengan pribadi”.
“Pasar desa itu urat nadi ekonomi masyarakat, tapi hari ini justru menjadi simbol ketidakjelasan. Tidak ada laporan terbuka, tidak ada transparansi. Kami menduga keras ada sesuatu yang sengaja disembunyikan,” ungkap Kevin.
Lebih mengejutkan, Kevin membeberkan temuan lapangan mengenai aliran dana yang tidak wajar. “Kami menerima informasi dan temuan di lapangan bahwa ada oknum pemerintah desa yang diduga menggunakan dana pasar untuk kebutuhan pribadi. Ini sangat serius! Dana publik yang seharusnya diputar untuk kemakmuran warga, justru disalahgunakan. Ini bukan lagi soal kelalaian, ini adalah penyalahgunaan wewenang dan dugaan penggelapan!” tegasnya.
Kondisi serupa terjadi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibiarkan mati suri, yang menurut Kevin adalah bentuk pengkhianatan terhadap kesejahteraan nelayan. Tak hanya itu, ia membedah kejanggalan pada pengadaan 10 unit perahu fiber dengan pagu anggaran Rp140 juta.
“Kualitas fisik perahu di lapangan jauh panggang dari api. Taksiran kami, nilainya mungkin hanya sekitar Rp100 juta. Ada selisih sekitar Rp40 juta yang menguap. Ini adalah indikasi kuat praktik mark-up yang sangat kasar dan menyakiti hati rakyat kecil di tengah kesulitan ekonomi,” tambahnya.
Kevin juga menyoroti pola bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan kualitas infrastruktur desa yang dikerjakan asal-asalan. Menurutnya, masyarakat hanya dijadikan penonton saat anggaran desa dikuras untuk proyek yang kualitasnya hanya seumur jagung tanpa adanya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan.
Menutup pernyataannya pada hari pertama aksi ini, Kevin Lapendos menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah gerakan pembongkaran. Ia memastikan bahwa pemuda Kalumbatan tidak akan bisa dibungkam dengan janji manis atau intimidasi.
“Kami adalah social control. Jika pemerintah desa memilih untuk tuli, maka kami akan menjadi suara yang memekakkan telinga mereka di jalanan. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai ada audit menyeluruh, transparansi harga mati, dan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya,” tutup Kevin dengan orasi yang menggetarkan di hadapan massa aksi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kalumbatan belum memberikan keterangan resmi terkait poin-poin tuntutan dan dugaan penyalahgunaan dana yang disampaikan oleh Koordinator Aksi.
Redaksi
