WAINGAPU, SUMBA TIMUR, BTN – Ironi melanda warga Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu. Di tengah statusnya sebagai wilayah perkotaan, warga justru terlempar kembali ke pola hidup masa lalu. Sudah tiga bulan terakhir, aliran air dari PDAM Sumba Timur mati total, memaksa warga mengais air bersih hingga ke Kali Kanatang. 15/02/2026
Krisis ini memicu kemarahan publik yang merasa haknya sebagai pelanggan telah dirampas oleh manajemen PDAM yang dinilai tidak profesional.
Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh warga saat ditemui oleh Media BTN. Mereka merasa dipermainkan oleh janji-janji manis petugas yang tak kunjung terealisasi.
Sudah tiga bulan air tidak keluar setetes pun. Mau cuci pakaian, mau minum, kami harus angkut air dari Kali Kanatang setiap hari. Kami ini pelanggan yang membayar, bukan satpam air minum yang cuma bertugas menjaga keran kering!” tegas salah seorang warga dengan nada geram.
Warga mengaku telah berulang kali melaporkan masalah ini ke kantor PDAM. Namun, alih-alih perbaikan teknis, warga hanya disuguhi janji “akan dicek” tanpa ada petugas yang benar-benar turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah.
Mandeknya layanan air bersih di jalur strategis menuju Pelabuhan Laut Waingapu ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Daerah. Warga mendesak Bupati Sumba Timur dan DPRD Sumba Timur untuk tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyatnya.
Warga menuntut dua hal utama:
- Audit dan Evaluasi: Meminta Bupati segera menegur keras atau mengevaluasi kinerja Direktur PDAM Sumba Timur yang dianggap gagal mengelola kebutuhan dasar publik.
- Perbaikan Infrastruktur: Melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jaringan pipa yang disinyalir mengalami sumbatan atau kerusakan parah, terutama jalur vital menuju kawasan pelabuhan.
Bagi masyarakat Hambala, air bersih adalah urat nadi kehidupan yang tidak bisa ditunda dengan janji-janji administratif. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, warga mengancam akan melakukan aksi lebih lanjut untuk menuntut hak mereka sebagai pelanggan yang taat aturan.
Pemerintah daerah harus sadar bahwa membiarkan warga mengonsumsi air kali di tengah kota adalah bentuk kemunduran pembangunan dan kegagalan pelayanan publik yang nyata.
Reporter: Piter
