BANGGAI LAUT —BTN 17/08/2026- Ironi besar mewarnai peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Laut. Saat seremonial keberhasilan pembangunan digelorakan di panggung-panggung formalitas, para pasien yang terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai Laut justru harus menelan pil pahit. Pasokan air bersih di fasilitas kesehatan vital tersebut dilaporkan mati total, melumpuhkan seluruh sendi pelayanan medis dasar.
Keluhan menyengat dilontarkan langsung oleh keluarga pasien yang mendampingi sanak saudaranya berobat. Krisis air ini menghentikan aktivitas paling krusial di rumah sakit, membuat pasien maupun keluarga kesulitan setengah mati hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus).
Akibat tidak mengalirnya air dari saluran utama, puluhan pasien menderita kesakitan akibat harus menahan buang air besar (BAB) maupun buang air kecil (BAK). Bau tak sedap menumpuk di area toilet, mengancam sanitasi lingkungan RSUD yang alih-alih menjadi tempat penyembuhan, justru berpotensi berubah menjadi sarang penyakit baru bagi pasien bernapas rentan.
Di tengah situasi darurat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Pemadam Kebakaran memang turun tangan menyalurkan pasokan air bersih darurat. Pengerahan armada tanki dan pengisian tong-tong penampungan air secara manual dilakukan untuk memadamkan krisis sanitasi yang kian tak terkendali.
Namun, fakta bahwa BPBD dan Damkar harus ‘turun gunung’ mengurusi fasilitas medis sekelas RSUD justru menyingkap tabir kegagalan sistemik yang jauh lebih besar. Langkah darurat ini bagaikan obat penawar sementara yang sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan dalam tata kelola fasilitas publik di daerah tersebut.
Sorotan tajam kini tertuju lurus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Laut. Pihak manajemen PDAM memang berdalih melalui surat resmi Direktur Utama bahwa seluruh sumber mata air di Kabupaten Banggai Laut tengah mengalami defisit parah akibat musim kemarau panjang, termasuk debit air di Mata Air Kondongan, Desa Dangkalan, yang merosot tajam.
Namun, menjadikan faktor alam dan fenomena kemarau sebagai ‘bumper’ pembenaran adalah bentuk lepas tangan atas ketiadaan mitigasi risiko. Kemarau merupakan siklus tahunan yang terprediksi, dan ketidakmampuan PDAM menyiapkan skenario cadangan untuk objek vital seperti rumah sakit adalah bukti telanjang buruknya perencanaan teknis BUMD tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut disemprot kritik keras karena membiarkan PDAM bekerja tanpa standar keandalan (reliability) yang jelas. Ketiadaan sistem pasokan darurat mandiri (water backup system) terintegrasi di RSUD membuktikan lemahnya pengawasan serta evaluasi dari jajaran pimpinan daerah terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.
Pengisian tong-tong air secara manual oleh BPBD dan Damkar dinilai warga jauh dari kata layak untuk memenuhi standar higienis dan volume harian rumah sakit. Kepanikan serta ketidaknyamanan tetap membayangi ruangan perawatan karena air bersih tak kunjung mengalir berkelanjutan dari sistem perpipaan.
”Bagaimana mungkin RSUD rujukan utama dibiarkan kekeringan dan hanya disuplai tong-tongan? Kemarau itu alasan klasik! Ke mana antisipasi PDAM dan Pemda jauh-jauh hari? Ini bukan semata bencana alam, ini bentuk kelalaian manajemen yang ditutup-tutupi alasan iklim!” tegas salah seorang keluarga pasien dengan nada geram.
Kritik tajam terus mengalir kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang dinilai gagap, lambat, dan terkesan defensif. Publik mempertanyakan komitmen pemerintah daerah yang gencar memproklamirkan semangat kemerdekaan, tetapi gagal total dalam menjamin ketersediaan air bersih untuk warga yang sedang berjuang melawan penyakit.
”Jangan hanya lihai memproklamirkan kemerdekaan di atas panggung, sementara pasien di RSUD belum merdeka dari penderitaan! Merdeka itu artinya rakyat sehat dan terlayani dengan sistem distribusi air yang benar, bukan dibiarkan menderita menahan kotoran dan bergantung pada pasokan darurat,” lanjutnya menukik tajam.
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keterbukaan informasi publik, dalih teknis mengenai defisit debit air Mata Air Kondongan tidak boleh dijadikan apologi untuk memaklumi kelumpuhan layanan publik. Pihak manajemen RSUD Banggai Laut dan jajaran direksi PDAM tidak boleh berlindung di balik data kemarau tanpa memberikan pertanggungjawaban konkrit.
Masyarakat mendesak Bupati dan Pemerintah Daerah Banggai Laut untuk segera merombak serta mengevaluasi total kinerja manajemen PDAM. Pemda dituntut menyusun tata kelola krisis air yang berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar respons pemadam kebakaran saat krisis sudah membakar kenyamanan warga.
Publik kini menantikan langkah nyata dan solusi permanen dari Pemerintah Daerah,seperti pembangunan tangki penampungan raksasa atau sumur dalam khusus RSUD,agar hak dasar pasien untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermartabat, higienis, dan manusiawi dapat terjamin sepenuhnya tanpa alasan iklim.
Redaksi
