BANGGAI LAUT, BTN — Pemerintah Kabupaten Banggai Laut mengambil langkah responsif untuk menyelesaikan persoalan terhentinya layanannya kapal ferry lintasan Luwuk–Banggai. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, Donny Hendrik Siwy, S.T., bergerak cepat menemui jajaran pimpinan lintas instansi transportasi maritim dan darat demi mengembalikan konektivitas antarwilayah tersebut. 28/07/2026
Pertemuan strategis ini menghadirkan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Kasubdit Angkutan Penyeberangan Kementerian Perhubungan, serta perwakilan Direksi PT ASDP Pusat. Turut hadir pula Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah bersama beberapa kepala dinas perhubungan kabupaten tetangga.
Dalam forum tersebut, Donny menegaskan bahwasanya penanganan krisis konektivitas laut ini merupakan prioritas mendesak. Layanan angkutan penyeberangan menjadi urat nadi utama mobilitas warga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayah Kepulauan Banggai Laut.
Donny menyuarakan sikap tegas Pemkab Banggai Laut terkait keberlanjutan moda transportasi ini. Ia menegaskan bahwa operasional kapal penyeberangan rute Luwuk–Banggai harus tetap berjalan secara berkelanjutan dan tidak boleh dipangkas menjadi hanya satu kali dalam sepekan.
Keterbatasan jadwal pelayaran dinilai berdampak langsung terhadap rantai pasok logistik di Kabupaten Banggai Laut. Keberadaan armada ferry yang rutin dan memadai merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mengendalikan laju inflasi daerah.
Langkah diplomasi transportasi ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, S.H., M.Si. Bupati memerintahkan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak berwenang agar kepastian pelayaran dapat segera terwujud.
Upaya ini diawali dari sikap proaktif Bupati Banggai Laut yang telah melayangkan surat resmi kepada direksi PT ASDP sejak 7 Juli lalu. Surat keberatan dan permohonan tersebut turut ditembuskan kepada Kementerian Perhubungan serta Gubernur Sulawesi Tengah guna menyikapi penghentian layanan secara sepihak.
Langkah tegas Pemkab Banggai Laut ini mendapat dukungan penuh dari lintas daerah. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Banggai (Luwuk) turut menerbitkan surat dukungan resmi dengan aspirasi serupa, yakni mendesak pemulihan penuh operasional angkutan penyeberangan tersebut.
Melalui koordinasi intensif tingkat pusat dan daerah ini, diharapkan PT ASDP bersama Kementerian Perhubungan dapat segera mengeluarkan keputusan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat Banggai Laut, termasuk pemulihan jadwal pelayaran yang ideal.
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga armada penyeberangan kembali beroperasi normal. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran arus barang, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
