SUMBA TIMUR, BTN — Di tengah gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai simbol keberpihakan pada masa depan generasi bangsa, ironi justru terjadi di daerah. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba Timur, para guru dan tenaga kesehatan berstatus P3K—yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan dasar—justru berada di ambang pemberhentian. Mereka yang telah lama mengabdi kini dihadapkan pada ancaman kehilangan pekerjaan, bukan karena kinerja atau pelanggaran, melainkan karena tekanan fiskal dan kebijakan yang tidak sinkron. Paragraf tekanan (tajam & argumentatif): 12/04/2026
Ini bukan sekedar soal efisiensi anggaran. Ini soal arah keberpihakan negara. Ketika pemerintah daerah dipaksa menyesuaikan belanja pegawai, pilihan paling mudah justru mengorbankan sektor paling vital:
pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, program baru didorong dengan legitimasi anggaran dan bahkan membuka peluang pengangkatan tenaga baru menjadi P3K. Publik berhak bertanya: apakah negara sedang membangun masa depan, atau justru meruntuhkan fondasi yang sudah ada?
Penajaman kritik:
Lebih mengkhawatirkan lagi, wacana pemberhentian P3K dengan dalih keterbatasan anggaran berpotensi melanggar prinsip dasar tata kelola kepegawaian.
P3K bukan tenaga sukarela yang bisa dilepas sewaktu-waktu. Mereka diikat kontrak kerja yang jelas dan dilindungi aturan. Jika alasan “tidak ada uang” dijadikan dasar, maka ini bukan hanya problem kebijakan, tetapi preseden buruk bagi kepastian hukum dan keadilan birokrasi. Penutup (menggugah & kuat):
Jika program prioritas harus berjalan dengan mengorbankan mereka yang sudah mengabdi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib P3K—tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang program baru yang diluncurkan, tetapi tentang bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang selama ini menjaga layanan dasarnya tetap hidup.
Piter: Kabiro Sumba Timur
