SULAWESI TENGAH – BTN,23/01/2026-Integritas birokrasi di Sulawesi Tengah tengah menjadi sorotan tajam menyusul munculnya keresahan publik terkait pola distribusi jabatan yang diduga tidak lagi berlandaskan meritokrasi. Isu mengenai adanya “mahar etika” dan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi kini menjadi ujian berat bagi komitmen reformasi birokrasi di wilayah itu.
Fenomena yang diibaratkan sebagai “politik belut”,licin dan sulit disentuh,diduga kuat sedang terjadi, di mana posisi-posisi strategis dalam pemerintahan disinyalir menjadi alat transaksi untuk memuaskan hasrat personal oknum tertentu, melampaui batas kepatutan dan norma agama yang dijunjung tinggi masyarakat disetiap daerah di Sulteng.
Alih-alih mengedepankan kompetensi, penempatan sejumlah figur dalam posisi penting diduga kuat memiliki korelasi dengan kedekatan personal yang tidak wajar. Narasi yang berkembang di masyarakat bahkan menyinggung adanya eksploitasi terhadap bawahan maupun lingkaran keluarga punggawa birokrasi sebagai “tiket” untuk mendapatkan kedudukan.
”Jika benar kekuasaan digunakan untuk menekan atau mengeksploitasi bawahan demi hasrat pribadi, maka ini bukan sekedar pelanggaran disiplin ASN, melainkan tragedi moral yang mencoreng wajah Sulawesi Tengah,” ungkap perwakilan pemerhati kebijakan publik saat ditemui media ini,23/01/2026
Masyarakat menuntut agar lembaga pengawas, baik di tingkat daerah maupun pusat, tidak menutup mata terhadap desas-desus yang mulai merusak kepercayaan publik ini. Praktek-praktek yang menyerupai dekadensi moral zaman lampau tidak boleh dibiarkan tumbuh subur di birokrasi modern.
Menanggapi situasi ini, kami menyatakan sikap tegas,Meminta inspektorat dan komisi terkait untuk melakukan audit investigatif terhadap proses mutasi dan promosi jabatan yang dinilai janggal dalam kurun waktu terakhir.
Menuntut pemangku kekuasaan tertinggi di daerah yang dimaksud untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bahwa birokrasi didaerah di Sulteng tidak sedang “disandera” oleh kepentingan amoral.Meminta lembaga hukum memastikan keamanan bagi siapa pun yang berani bersuara mengungkap praktik eksploitasi di dalam lingkungan instansi pemerintahan.
Sudah saatnya salah satu Daerah di Sulawesi Tengah dipimpin oleh mereka yang bersih secara administrasi dan luhur secara budi pekerti. Kekuasaan adalah amanah rakyat, bukan alat pemuas syahwat politik maupun personal.
Redaksi
