BANGGAI KEPULAUAN – BTN 08/02/2026-Aroma tak sedap mengiringi langkah Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Interim di Kabupaten Banggai Kepulauan. Meski mengusung misi penguatan akuntabilitas, jadwal pemeriksaan fisik yang dirilis justru memantik kecurigaan publik. Tim diduga sengaja “menutup mata” terhadap sejumlah proyek krusial, salah satunya proyek tanggul penanggulangan bencana di Desa Tombos.
Berdasarkan jadwal yang dihimpun, pemeriksaan yang berlangsung sejak Senin (9/2) hingga Kamis (12/2) tersebut memang menyasar sektor SPAM, pendidikan, dan pengaman pantai. Namun, kejanggalan muncul ketika beberapa titik proyek penanggulangan bencana yang bermasalah justru tidak masuk dalam daftar audit fisik.
Publik mulai mempertanyakan kredibilitas tim pemeriksa. Mengapa pemeriksaan dilakukan secara tebang pilih? Jika tanggul di Desa Bolubung dan Bakalinga,Kombutokan masuk radar, mengapa proyek serupa di Desa Tombos seolah dibiarkan melenggang tanpa koreksi?
”Kalau hanya titik-titik tertentu yang diperiksa, ini bukan audit namanya, tapi kunjungan formalitas. Ada apa dengan tanggul Desa Tombos? Jangan sampai tim datang jauh-jauh hanya untuk menjadi ‘stempel penyelamat’ bagi pihak-pihak tertentu,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ketidaksesuaian antara temuan di lapangan dengan draft rencana kerja tim pemeriksa menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Muncul tudingan adanya upaya “main mata” untuk mengamankan paket pekerjaan tertentu agar lolos dari jerat sanksi atau temuan material.
Jika benar tim pemeriksa hanya menyasar proyek “aman” dan menghindari proyek yang diduga bermasalah secara teknis, maka marwah pengawasan infrastruktur di Bangkep berada di titik nadir. Publik mengancam akan melayangkan mosi tidak percaya jika audit interim ini hanya menjadi panggung sandiwara untuk menyelamatkan oknum-oknum di balik proyek infrastruktur yang amburadul.
Masyarakat Banggai Kepulauan menuntut transparansi penuh. Setiap rupiah APBD yang mengalir ke beton-beton tanggul dan pipa-pipa air harus dipertanggungjawabkan secara mutu, bukan sekedar administratif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan di balik penyusunan jadwal pemeriksaan yang dinilai diskriminatif tersebut. Jika Desa Tombos tetap luput dari pemeriksaan, jangan salahkan jika publik menyimpulkan bahwa pengawasan di Bangkep hanyalah sebuah “proyek” di dalam proyek.
Jein
