BANGGAI LAUT, BTN – 07/03/2026-Sengkarut kelangkaan obat di RSUD Banggai Laut kini bola saljunya kian membesar. Krisis ini bukan lagi sekedar masalah teknis keterlambatan distributor, melainkan mulai tercium aroma busuk dugaan maladminstrasi hingga indikasi “permainan” anggaran. Publik kini menagih taji Bupati Banggai Laut untuk melakukan pembersihan total, sekaligus menantang Kejaksaan Negeri Banggai Laut untuk tidak “masuk angin” dalam mengusut tuntas borok di sektor kesehatan ini.
Kekecewaan rakyat sudah di ubun-ubun. Status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga miliaran rupiah per tahun, ternyata gagal total dalam menyediakan obat-obatan paling dasar. Rakyat bertanya. Dikemanakan uang rakyat tersebut?
Bupati Banggai Laut didesak untuk segera mencopot Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan jika dalam waktu singkat tidak mampu menjamin ketersediaan obat. Kepemimpinan daerah dipertaruhkan.membiarkan pejabat yang tidak kompeten tetap duduk di kursi empuk sama saja dengan mengamini penderitaan rakyat kecil yang “dipingpong” demi mendapatkan sebutir obat.
Informasi yang dihimpun tim redaksi menyebutkan adanya indikasi kuat pengadaan barang di Ruang Farmasi yang tidak sinkron dengan Petunjuk Teknis (Juknis). Jika benar ada pengadaan yang dipaksakan namun tidak sesuai kebutuhan medis hingga menyebabkan stok kosong, maka ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan berkedok birokrasi.
Kejaksaan Negeri Banggai Laut diminta tidak hanya menjadi penonton di tengah jeritan pasien BPJS. Audit investigasi harus segera dilakukan. Jangan sampai ada kesan penegak hukum “tebang pilih” atau sengaja mendiamkan borok pelayanan publik yang sudah terang benderang ini.
“Jangan tunggu rakyat turun ke jalan atau jatuh korban lebih banyak baru Kejaksaan bergerak. Usut aliran dana BLUD dan periksa semua aktor di balik pengadaan obat!” tegas salah satu aktivis anti-korupsi di Banggai Laut.
Kebijakan mengalihkan pasien ke apotek rekanan dengan sistem kurir kian memperkuat kecurigaan adanya “kongkalikong” bisnis di atas penderitaan pasien. Publik mencurigai adanya skema pencairan anggaran yang tidak transparan melalui jalur ketiga, sementara gudang farmasi RSUD sendiri dibiarkan melompong.
”Ini aneh tapi nyata. Uang miliaran ada, status BLUD punya, tapi obat tidak ada. Manajemen RSUD Banggai Laut lebih fokus pada retorika dan janji bantuan pusat daripada membenahi dapur sendiri yang sudah berantakan,” tulis tim investigasi Berantastipikor dalam laporannya.
Krisis obat ini menjadi rapor merah paling menyala bagi pemerintah daerah. Jika masalah fundamental seperti kesehatan rakyat saja tidak mampu dikelola dengan tegas, lantas apa lagi yang bisa diharapkan dari kepemimpinan saat ini?
Rakyat Banggai Laut tidak butuh penjelasan teknis yang berbelit-belit. Rakyat butuh kepastian bahwa saat mereka sakit, rumah sakit negara hadir dengan obat-obatan, bukan dengan alasan stok kosong atau instruksi membeli di luar.
Bupati segera evaluasi, Kejaksaan segera usut! Jangan biarkan rakyat mati pelan-pelan akibat birokrasi yang bebal dan tak punya hati.
Tim Redaksi / Berantastipikor
