SUMBA BARAT DAYA – BTN 12/12/2025-Bau busuk dugaan korupsi dan penyimpangan masif dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mulai tercium. Investigasi mendalam media ini menemukan adanya indikasi kuat bahwa dana BUMDES, yang sejatinya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat desa, justru menguap dan hanya dijadikan proyek formalitas berkedok pembangunan.
Modus Formalitas,Proyek Fiktif Ketahanan Pangan
Fokus utama penyimpangan terletak pada alokasi 20% Dana BUMDES yang wajib diperuntukkan bagi sektor Ketahanan Pangan. Dana yang seharusnya menjadi jaminan kesejahteraan masyarakat ini, menurut hasil investigasi, diduga keras tidak tersalurkan sesuai peruntukan dan hanya menjadi pelengkap administrasi belaka.
”Ini bukan lagi sekedar salah alokasi, tapi pemborosan uang negara secara terang-terangan dan menunjukkan nihilnya transparansi dalam pengelolaan dana BUMDES. Laporan pembangunan fisik seperti rumah ayam dan kolam ikan Nila itu, disinyalir kuat hanya dibuat di atas kertas untuk memenuhi syarat administratif,” ungkap sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dinas Terkait Bergerak, Ancaman Pembekuan Total!
Tindak-tanduk pengelolaan dana yang manipulatif ini tidak luput dari perhatian Dinas terkait. Menyikapi temuan ini, Dinas terkait telah mengambil langkah tegas dan ekstrem, mengancam pembekuan total dana BUMDES untuk seluruh desa di Kabupaten Sumba Barat Daya.
”Kami tidak akan mentolerir dugaan penyelewengan sekecil apa pun. Langkah cepat kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan audit forensik. Kami pastikan bahwa dana BUMDES harus kembali pada tujuannya semula.menyejahterakan masyarakat, bukan memperkaya oknum,” tegas seorang pejabat di Dinas terkait, mengindikasikan adanya penyelidikan serius yang akan dimulai.
Tuntutan Media.Audit Tuntas dan Sanksi Berat
Media ini menyerukan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas terkait, untuk segera bertindak nyata dan tidak main-main dalam mengatasi skandal ini.
Dugaan penyimpangan dana BUMDES ini adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat desa dan harus diusut tuntas. Audit yang transparan dan penetapan sanksi yang tegas, termasuk pidana, adalah harga mati demi mengembalikan kepercayaan publik dan menyelamatkan hak-hak masyarakat Sumba Barat Daya.
Reporter: BTN
Koresponden SBD: Eman Ledu
