BANGGAI LAUT – BTN 11/03/2026-Tim Investigasi Berantastipikor (BTN) mengungkap tabir gelap di balik krisis kronis kelangkaan obat di RSUD Banggai Laut yang kian mencekik leher rakyat kecil. Fenomena ini bukan lagi sekedar masalah teknis keterlambatan distributor, melainkan mulai mengarah pada dugaan skandal maladministrasi sistematis hingga indikasi kuat “permainan” anggaran di sektor kesehatan.
Sebagai institusi yang menyandang status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Banggai Laut memiliki otonomi penuh dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai miliaran rupiah per tahun. Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan kemandirian finansial tersebut. Rakyat bertanya-tanya: Dikemanakan miliaran rupiah uang rakyat jika untuk menyediakan obat-obatan paling dasar saja manajemen RSUD angkat tangan?
Indikasi “Kongkalikong” dan Skema Kurir
Hasil penelusuran tim redaksi di lapangan menemukan anomali yang sangat mencurigakan. Di tengah kosongnya gudang farmasi RSUD, muncul praktik pengalihan pasien ke apotek rekanan tertentu melalui sistem kurir. Skema ini diduga kuat menjadi celah “bisnis” oknum pejabat untuk mencairkan anggaran melalui jalur ketiga, sementara hak pasien BPJS untuk mendapatkan obat secara gratis di fasilitas negara justru dirampas.
“Ini aneh tapi nyata. Uang ada, status BLUD punya, tapi rak obat melompong. Kenapa pasien justru diarahkan ke luar dengan sistem kurir yang tidak transparan? Publik mencium aroma amis adanya kongkalikong yang menguntungkan pihak-pihak tertentu di atas penderitaan pasien yang sedang bertaruh nyawa,” tegas laporan tim investigasi BTN.
Pelanggaran Juknis dan Kejahatan Birokrasi
Informasi yang dihimpun dari sumber internal menyebutkan adanya ketidaksinkronan akut antara pengadaan barang di Ruang Farmasi dengan Petunjuk Teknis (Juknis). Jika benar ditemukan adanya pengadaan yang dipaksakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan medis riil di lapangan, maka ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan berkedok birokrasi.
Manajemen RSUD Banggai Laut dinilai lebih sibuk membangun narasi retorika dan bergantung pada janji bantuan pusat, daripada membenahi tata kelola internal yang sudah berantakan. Ketidakmampuan melakukan sinkronisasi stok adalah bukti nyata inkompetensi pejabat yang duduk di kursi empuk kekuasaan.
Menanti Taji Bupati dan Kejari Banggai Laut
Krisis obat ini menjadi rapor merah paling menyala bagi Pemerintah Daerah Banggai Laut. Bupati didesak untuk tidak lagi bersikap lembek. Pencopotan Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan bukan lagi sekadar pilihan politis, melainkan keharusan moral untuk menyelamatkan wajah kepemimpinan daerah. Membiarkan pejabat tidak kompeten tetap menjabat sama saja dengan mengamini penderitaan rakyat yang “dipingpong” demi sebutir obat.
Di sisi lain, publik kini menaruh curiga pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai Laut. Mengapa hingga saat ini belum ada langkah audit investigasi yang nyata? Jangan sampai muncul persepsi bahwa penegak hukum sedang “tidur siang” atau sengaja mendiamkan borok yang sudah terang benderang ini.
“Jangan tunggu rakyat turun ke jalan atau jatuh korban jiwa lebih banyak baru Kejaksaan bergerak. Kami menantang Kejari untuk segera memeriksa aliran dana BLUD dan mengusut tuntas semua aktor di balik pengadaan obat!” tegas salah satu aktivis anti-korupsi setempat.
Penutup
Rakyat Banggai Laut tidak butuh penjelasan teknis yang berbelit-belit soal rantai pasok. Rakyat butuh kepastian bahwa saat mereka sakit, negara hadir melalui obat-obatan, bukan dengan alasan stok kosong atau instruksi membeli di luar. Krisis ini adalah ujian bagi nurani para pemimpin dan ketegasan penegak hukum.
Bupati segera evaluasi, Kejaksaan segera usut! Jangan biarkan rakyat mati pelan-pelan akibat birokrasi yang bebal dan tak punya hati.
Tim Redaksi / Berantastipikor (BTN)
Membongkar Fakta, Menegakkan Keadilan
