LUWUK TIMUR, BTN – Menjelang pengujung tahun anggaran, krisis infrastruktur di Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, tak kunjung menemui titik terang. Akses jalan vital yang menghubungkan tiga desa—Lontos, Indangsari, dan Lauwon—masih dibiarkan hancur berantakan. Janji-janji manis pimpinan daerah dan anggota dewan kini kembali ditagih oleh masyarakat yang sudah muak dengan kondisi tersebut. 21/09/2026
Kerusakan jalan yang mengorbankan mobilitas warga ini telah berlangsung berlarut-larut tanpa penanganan nyata dari pemerintah daerah. Kekecewaan publik pun membuncah. Alih-alih mengeksekusi perbaikan, para pemangku kebijakan terkesan saling lempar tanggung jawab dan hanya menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai komoditas janji politik semata.
Aksi protes keras sebenarnya pernah dilayangkan oleh warga Desa Lontos, Abdullah Sanganduk alias Dade, bersama jajaran masyarakat setempat. Sayangnya, gelombang perlawanan dan jeritan warga tersebut seolah dianggap angin lalu oleh pemerintah daerah maupun legislator yang bertengger di kursi nyaman dewan.
Dade membeberkan bahwa dirinya sempat mengonfirmasi langsung persoalan ini kepada salah satu anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I. Dalam perbincangan itu, sang legislator berjanji manis bahwa pengaspalan sepanjang dua kilometer akan direalisasikan penuh pada tahun anggaran berjalan ini.
”Iyo, tadi siang Wanto so ba telepon, insyaallah tahun ini Lontos dapat dua kilo,” tutur Dade menirukan klaim sang wakil rakyat kala itu. Namun, ketika sisa bulan pada tahun ini kian menyusut, janji tersebut terbukti masih menjadi angin surga tanpa ada satu pun alat berat yang menyentuh lokasi.
Respons memprihatinkan juga datang dari pucuk pimpinan desa. Kepala Desa Indangsari tak mampu menutup-nutupi nada kepasrahannya atas pengabaian yang terjadi. Ia menyebut perbaikan jalan penghubung antardesa ini tak ubahnya ilusi yang tak pernah diwujudkan oleh pemerintah kabupaten.
”Pasrah, untuk jalan masih sebatas angan-angan,” cetusnya singkat sembari tersenyum kecik di sela-sela pemantauan fasilitas sekolah beberapa waktu lalu. Sikap pasrah sang kades menjadi tamparan keras bagi dinas terkait yang dinilai sangat lambat dan tidak sensitif terhadap penderitaan warga di tingkat tapak.
Kondisi kian membingungkan setelah Kepala Desa Lontos, Marun Saini, membeberkan fakta lain. Meski tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat turun mengukur jalan, informasi yang diterima justru simpang siur. Alih-alih dua kilometer sesuai janji legislator, dinas hanya mengalokasikan pengaspalan sepanjang satu kilometer—itu pun hingga kini belum ada kepastian kapan akan dieksekusi.
Simpang siurnya data antara janji wakil rakyat dan teknis Dinas PUPR ini membongkar buruknya koordinasi internal serta ketidakjelasan komitmen anggaran. Rakyat di tiga desa terkesan dipermainkan oleh kesimpangsiuran informasi, sementara akses transportasi mereka sehari-hari tetap digenangi lumpur dan batu lepas yang membahayakan keselamatan.
Jalan hancur ini bukan sekedar urusan aspal, melainkan urat nadi ekonomi, akses pendidikan anak-anak sekolah, hingga penentu keselamatan warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Sebelum tahun berganti, masyarakat Luwuk Timur menuntut pembuktian nyata di lapangan, bukan lagi wacana basah, retorika politik, atau janji-janji penjelang pemilu semata.
