Banggai Laut, Sulteng, BTN – Isu mengenai tunjangan dan belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut yang dinilai tidak wajar kembali mencuat ke publik. 10/09/2025
Hal ini memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat, terutama setelah terungkapnya berbagai temuan yang dianggap berdampak langsung pada perekonomian daerah dan kesejahteraan publik, termasuk salah satunya gaji tenaga medis yang belum dibayarkan.
Informasi yang beredar luas di media sosial, khususnya melalui akun Facebook seorang warga bernama Andi Bur Saudagar, menyoroti evaluasi tunjangan dan belanja DPRD yang dianggap tidak proporsional.
Dalam unggahannya, Andi Bur menyebut bahwa alokasi anggaran yang tidak efisien ini secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat laju perekonomian daerah.
”Temuan yang paling mencolok adalah mengenai gaji tenaga medis yang belum dibayarkan, yang sangat kontras dengan alokasi anggaran fantastis untuk berbagai pengadaan,” tulis Andi Bur.
Ia juga menyinggung pengadaan beras dengan harga yang dianggarkan mahal, serta pengadaan ponsel pintar dengan anggaran fantastis.
Kondisi ini memicu spekulasi adanya “kongkalikong” antara pihak-pihak tertentu yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pemerintah daerah sendiri terlihat panik dalam menanggapi pemberitaan yang viral sebelumnya, dan diduga berusaha mencari cara untuk menutupi usulan DPRD yang dinilai tidak sesuai kebutuhan.
Masyarakat menduga, hal ini dilakukan untuk menutupi kesalahan, seolah-olah masyarakat tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya.
*Klarifikasi Ketua DPRD Balut, Patwan Kuba
Saat dikonfirmasi media ini*
Ketua DPRD Balut, Patwan Kuba angkat bicara terkait isu yang berkembang. Ia mengaku bahwa selama ini tidak ada media yang mengkonfirmasi setelah pemberitaan tersebut muncul.
”Baik saya tanggapi ya, karena selama ini tidak ada juga media yang konfirmasi setelah pemberitaan ini muncul,” ujarnya.
Mengenai tudingan pengadaan beras, Patwan Kuba membantah hal tersebut. “Terkait pengadaan beras yang dituding itu, tidak benar. Pengadaan beras itu tidak ada,” tegasnya.
Terkait tunggakan pembayaran kepada tenaga medis, ia menjelaskan bahwa hal itu akan dibayarkan saat adanya APBD Perubahan nanti.
“Untuk tunggakan pembayaran kepada tenaga medis itu, akan dibayarkan di saat adanya APBD Perubahan nanti,” terangnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Salah seorang sumber, “Andi”, mempertanyakan, “Uangnya kan sudah ada disetorkan ke kas daerah, kenapa lagi mau dianggarkan?
Pertanyaannya, dimanakah dana yang sudah disetorkan itu? Seharusnya sudah terbayarkan, bukan lagi mau dianggarkan di APBD Perubahan,” tanyanya.
Selain itu, Patwan Kuba juga membenarkan adanya pengadaan ponsel. “Terkait pengadaan HP iya benar, itu untuk menunjang kegiatan pimpinan. Zaman sudah berubah ya, dulu pakai kamera besar untuk mendokumentasikan semua kegiatan,” jelasnya.
Menurutnya, penggunaan HP saat ini lebih fleksibel dan praktis. “Sekarang kenapa pakai HP karena lebih fleksibel, praktis untuk mengolah data tanpa harus dipindah ke komputer/laptop.
Justru kalau pakai kamera, bisa dicek berapa harganya dan aksesorinya jauh lebih mahal,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan dari pengadaan ini adalah untuk transparansi.
“Tujuannya postingan kegiatan di medsos sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat tahu kerja-kerja DPRD,” tutupnya.
Meskipun penjelasan dari Ketua DPRD Balut, Patwan Kuba, membantah tudingan pengadaan beras dan mengarahkan pada isu transparansi serta penundaan pembayaran, kritik masyarakat terhadap prioritas anggaran tetap menguat.Tuntutan akan transparansi penuh dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah menjadi semakin kencang.
Masyarakat berharap alokasi dana publik benar-benar difokuskan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.
