SUMBA BARAT DAYA, BTN – Harapan warga Dusun Tiga, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, untuk menikmati aliran listrik secara layak masih menggantung. Meski instalasi kabel di rumah-rumah warga sudah terpasang sejak tahun 2023, hingga awal Februari 2026 ini, meteran listrik yang menjadi kunci akses energi tersebut belum juga menampakkan wujudnya. 06/02/2026
Keresahan ini disuarakan langsung oleh perwakilan warga, di antaranya Stefanus Pandak, Aloysius Wanto Pandak, dan Agustinus Pandak. Mereka mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses distribusi meteran di lapangan.
Warga menyebutkan adanya praktik “lompat pasang”, di mana jatah meteran yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tertentu justru dialihkan ke pihak lain. Bahkan, terdapat tudingan bahwa rumah tak berpenghuni justru diprioritaskan pemasangannya oleh pihak desa.
Kami sangat kesulitan tanpa listrik. Sudah menunggu sejak 2023, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian. Kami hanya ingin hak kami sebagai warga terpenuhi,” keluh salah satu warga.
Demi mencari keadilan, pada Kamis (05/02/2026), warga mendatangi Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat Daya dengan membawa kelengkapan administrasi berupa KTP dan KK. Mereka menaruh harapan besar agar Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, turun tangan menyelesaikan kemelut ini.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Mata Kapore, Oktavianus Halato, membenarkan bahwa masih ada sejumlah Kepala Keluarga (KK) yang belum mendapatkan meteran. Saat dikonfirmasi via telepon, ia berdalih bahwa kendala utama di lapangan adalah kekurangan kabel listrik.
Oktavianus menjelaskan rincian program listrik desa tersebut sebagai berikut:
- Total Pengadaan (2023): 80 unit meteran listrik.
- Anggaran Per Unit: Rp2.700.000.
- Status Pemasangan: Sekitar 50 hingga 60-an unit telah terpasang.
- Sisa Tunggakan: Kurang lebih 20 unit rumah yang belum terpasang.
”Saya baru saja berkoordinasi dengan pihak vendor. Beberapa meteran sudah mulai dipasang kembali, dan saya usahakan dalam bulan ini semua sisa unit sudah terpasang 100%,” janji Oktavianus, meski penjelasan yang disampaikan terdengar kurang konsisten saat dikonfirmasi oleh awak media.
Warga kini menunggu realisasi janji kepala desa tersebut. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat melakukan pengawasan ketat agar anggaran yang cukup besar tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan justru salah sasaran.
Laporan: Eman Ledu Kabiro SBD
