BUTON UTARA – BTN 14/01/2026-Genderang perang terhadap dugaan praktik lancung di tingkat desa mulai ditabuh. Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, bahu-membahu bersama warga Desa Lemoea dan Desa Langosangia, menggelar aksi massa pada Selasa (13/01/2026).
Aksi ini bukan sekedar seremoni, melainkan tamparan keras bagi birokrasi di Buton Utara yang dianggap “tutup mata” terhadap dugaan gurita dinasti dan penyelewengan dana desa.
Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra, Ali, dalam orasinya menegaskan bahwa kepemimpinan di Desa Lemoea sudah keluar dari koridor demokrasi desa. Ia menyebut adanya indikasi kuat praktik “Dinasti Kekuasaan” yang sengaja dibangun oleh oknum Kepala Desa untuk menguasai sumber daya desa secara tertutup.
“Masyarakat sudah resah. Kami hadir untuk memaksa DPMD membuka informasi publik selebar-lebarnya. Jangan biarkan desa dikelola seperti perusahaan pribadi. Data kami menunjukkan adanya praktik dinasti yang mencederai keadilan warga,” tegas Ali dengan nada tinggi saat diwawancarai media.
Tak hanya DPMD, JPKP Nasional Sultra juga membidik Inspektorat Buton Utara. Mereka menuntut audit investigatif segera dilakukan terhadap oknum Kades dan Kaur Keuangan. Ali mengingatkan bahwa data yang mereka kantongi adalah “bom waktu” bagi para koruptor desa.
Demi transparansi total, JPKP mendesak DPRD Buton Utara untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektoral.
“Kami tidak butuh janji manis. Kami mendesak DPRD menghadirkan Inspektorat, DPMD, Kaur Keuangan, oknum Kades, hingga Unit Tipikor dan Tipiter Polres. Dudukkan semua, adu data di depan publik!” tantang Ali.
Poin paling krusial yang dibeberkan Ali adalah dugaan manipulasi data antara realita pembangunan dengan laporan di aplikasi Om-Span. Ada jurang perbedaan yang sangat lebar antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
“Negara diduga dirugikan oleh oknum yang pandai bersilat lidah di atas kertas namun nol besar di lapangan. Apa yang dilaporkan di sistem tidak sinkron dengan fakta fisik. Ini jelas mengarah pada tindak pidana korupsi dan maladministrasi!” tambahnya.
Sorotan juga diarahkan ke Desa Langosangia. Ali menyayangkan adanya oknum yang baru saja diberi mandat oleh pimpinan daerah untuk membangun, namun justru diduga sibuk mencari celah untuk “mengambil keuntungan” pribadi.
“Secepat kilat kepercayaan itu diberikan, secepat kilat pula diduga dikhianati oleh oknum yang ingin merampok hak rakyat,” sindir Ali tajam.
Hingga berita ini dirilis, massa JPKP Nasional Sultra menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Mereka berkomitmen akan terus mengawal kasus ini ke jalur hukum hingga titik darah penghabisan, demi memastikan kesejahteraan warga Lemoea dan Langosangia tidak dikorupsi oleh segelintir elite desa.
Kaperwil
