SALAKAN, BTN 13 FEBRUARI 2026 – Praktik lancung distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kian terang-terangan. Temuan lapangan tim media Berantastipikornews mengungkap tabir gelap di balik habisnya stok BBM di SPBU dalam waktu singkat,Rekomendasi bagi nelayan dan petani diduga kuat telah dirampok dan disalahgunakan oleh para penimbun.
Hasil investigasi menunjukkan sebuah ironi yang menyakitkan. Saat dikonfirmasi, pihak SPBU (Pertamina) berdalih bahwa penyaluran BBM dalam jumlah besar telah sesuai prosedur karena pembeli mengantongi surat rekomendasi. Namun pertanyaannya. Itu rekomendasi untuk nelayan asli atau untuk pengepul/mafia?
Fakta di lapangan berbicara lain. Banyak nelayan dan petani nyata justru tidak memegang surat rekomendasi, sementara para penimbun dengan bebasnya menguras stok SPBU bermodalkan kertas sakti tersebut.
Secara matematis, pasokan BBM yang masuk ke SPBU telah dihitung sedetail mungkin agar cukup hingga jadwal pengiriman berikutnya. Namun kenyataannya, berapa pun tonase yang masuk, dalam 3 hari stok langsung ludes.
Akibat stok di SPBU dikuras mafia, rakyat kecil terpaksa membeli BBM di kios-kios pengecer dengan harga mencekik, mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per botol.
“Ini adalah perampokan terstruktur! Mafia bermodalkan rekomendasi nelayan menguras SPBU, lalu menjualnya kembali ke rakyat dengan harga selangit. Di mana fungsi kontrol pemerintah? Apakah rekomendasi itu sengaja diobral untuk para penimbun?” tegas Pimpinan Redaksi Berantastipikornews
Melihat karut-marut yang sistematis ini, kami menyatakan sikap. Segera tangkap dan tindak tegas para penimbun BBM yang mencatut nama nelayan dan petani di Bangkep. Jangan biarkan hukum tumpul di hadapan mafia!
Kami meminta Dinas terkait untuk melakukan audit ulang terhadap seluruh surat rekomendasi yang keluar. Jangan-jangan ada oknum pejabat yang ikut “bermain” dalam penerbitan rekomendasi bodong ini.
Pertamina harus mengevaluasi SPBU yang membiarkan penyaluran ugal-ugalan meski tahu stok akan cepat habis sebelum waktunya.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Jika APH dan Pemerintah Daerah terus bungkam, jangan salahkan jika rakyat berkesimpulan bahwa ada “uang haram” yang mengalir di balik kelangkaan BBM di Bangkep.
STOP PERMAINAN REKOMENDASI! KEMBALIKAN BBM SUBSIDI KE TANGAN NELAYAN DAN PETANI ASLI!
Redaksi
