BANGGAI KEPULAUAN, BTN — Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di kawasan konservasi laut milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menjadi lelucon murahan. Alih-alih menunjukkan taringnya, negara justru terlihat tak berdaya menghadapi terduga pelaku pengeboman ikan hanya karena alasan klasik yang memalukan: kehabisan anggaran. 8/11/2026
Ironi ini menimpa seorang warga berinisial P, asal Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ia merupakan terduga pelaku utama perusakan ekosistem laut yang tertangkap tangan oleh warga saat sedang membabi buta menggunakan bahan peledak di zona yang seharusnya dilindungi penuh oleh undang-undang.
Kisah penanganan kasus ini sejak awal sudah mencium bau busuk ketidakseriusan aparat. Berdasarkan catatan, setelah sempat diringkus warga dan diserahkan kepada pihak berwenang, P dengan sangat mulus memperdaya petugas pada 25 Juni 2026 dengan dalih meminta izin mengambil pakaian, sebelum akhirnya kabur dan menghilang selama berbulan-bulan.
Bagaimana bisa seorang terduga pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terhadap sumber daya alam diberi celah untuk melarikan diri pada hari yang sama? Kelalaian fatal ini menjadi noda hitam pertama yang mencoreng integritas institusi penegak hukum di wilayah perairan Banggai Kepulauan.
Setelah berbulan-bulan menjadi buronan dan menikmati pelariannya, P secara mengejutkan dikabarkan telah kembali ke kampung halamannya. Kehadiran kembali terduga pelaku di tengah-tengah masyarakat seharusnya menjadi momentum emas bagi aparat untuk segera menjemput dan menjebloskannya ke sel tahanan.
Namun, yang terjadi justru di luar nalar sehat publik. Hingga detik ini, batang hidung P belum juga tersentuh oleh upaya penjemputan paksa dari instansi berwenang, seolah hukum kehilangan gigi begitu berhadapan dengan pelaku perusakan lingkungan di daerah terpencil.
Ketika dikonfirmasi mengenai mandulnya tindakan penjemputan tersebut, pihak PSDKP justru bersembunyi di balik alasan klise: keterbatasan anggaran. Alasan ini bukan sekedar tidak masuk akal, melainkan sebuah penghinaan terang-terangan terhadap logika publik dan pencederaan nyata terhadap mandat konstitusi dalam melindungi bumi dan kekayaan lautnya.
Apakah negara yang digdaya ini harus bangkrut dan tunduk hanya karena persoalan biaya operasional perjalanan dinas penjemputan penjahat lingkungan? Apakah birokrasi anggaran diprioritaskan untuk seremonial meja hijau ketimbang menyelamatkan nyawa ekosistem laut yang sedang sekarat dijarah dinamit?
Keterbatasan anggaran sama sekali tidak boleh dijadikan perisai dan pembenaran untuk membiarkan hukum tumpul ke atas dan impoten di lapangan. Sikap lempar handuk seperti ini justru mengirimkan sinyal berbahaya bahwa kejahatan ekologis adalah pelanggaran sepele yang bisa diampuni lewat jalur pembiaran.
Lebih parah lagi, situasi kini semakin meradang setelah muncul laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa P diduga kuat kembali beraktivitas mencurigakan di perairan. Jika informasi valid ini benar, maka aparat penegak hukum dan instansi terkait benar-benar telah kecolongan dua kali oleh orang yang sama.
Mandeknya proses hukum ini sontak memicu badai spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik mulai berbisik-bisik mencurigai adanya “orang kuat” atau oknum tertentu yang sengaja memelihara dan memberikan perlindungan (beking) kepada terduga pelaku demi mengamankan setoran-setoran gelap di balik bisnis haram bom ikan.
Meskipun dugaan keterlibatan beking dan setoran tersebut masih sebatas spekulasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, lambatnya gerak aparat adalah fakta telanjang yang tidak terbantahkan. Asas praduga tak bersalah tetap wajib dijunjung tinggi, namun bukan berarti proses hukum boleh dibiarkan jalan di tempat sementara laut terus menerus menjadi korban.
Laut konservasi bukanlah milik segelintir oligarki perusak alam atau tempat bermain bagi para penjahat berkedok nelayan lokal. Pemerintah Provinsi Sulteng, PSDKP, seluruh institusi terkait dituntut untuk segera membuka mata, turun tangan, dan memberikan penjelasan transparan tanpa ada yang ditutupi.
Jika anggaran benar-benar menjadi batu sandungan untuk menangkap pelaku kejahatan yang merusak masa depan generasi bangsa, sudah saatnya institusi terkait melakukan evaluasi total atau membubarkan diri saja daripada hadir sebagai penonton setia kehancuran ekosistem laut Indonesia. Jangan biarkan laut terus berdarah-darah sementara negara berdalih miskin anggaran!
Simbil
