BANGGAI, BTN — 9 September 2026, Di tengah sorotan tajam Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati, mengenai perlindungan hak disabilitas, sebuah potret kemanusiaan yang mendalam muncul dari pelosok Kabupaten Banggai. Triningsih Hadi Prawoto SE.MM, Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Dukcapil Banggai, membuktikan bahwa APBN bukan sekedar barisan angka di atas kertas, melainkan nafas kehidupan bagi mereka yang terlupakan.
Menunggu Kesadaran di Samping Derita
Visual perjuangan petugas Dukcapil mendaki perbukitan curam setinggi 5.000 kaki hanyalah permulaan.
Di sebuah Rumah sederhana, tim pendataan harus berhadapan dengan realita yang luar biasa; seorang warga ODGJ sedang berjuang melawan serangan epilepsi hebat tepat saat petugas tiba. Tidak ada paksaan birokrasi di sana; yang ada hanyalah empati.
“Kami menunggu hingga ia sadar. Pelayanan publik tidak boleh membunuh kemanusiaan. Di balik satu data yang benar, ada proses dan tanggung jawab yang tak ternilai harganya,” kenang Ningsih.
Petugas bahkan memutuskan untuk menggunakan diskresi kemanusiaan dengan hanya melakukan rekam foto wajah tanpa sidik jari, demi menghormati kondisi kesehatan sang warga. Inilah wujud nyata birokrasi yang ‘stelsel aktif’
jemput bola yang tidak hanya membawa alat, tapi juga membawa hati.
Kritik Tajam Terhadap Generalisasi ASN
Menanggapi pandangan miring terhadap belanja negara, Ningsih memberikan argumen yang tajam. Ia menekankan bahwa efisiensi memang wajib, namun menggeneralisasi ASN sebagai beban negara adalah kekeliruan besar. Terutama bagi mereka yang bertaruh nyawa di medan sulit menjangkau warga rentan, disabilitas, dan ODGJ
Menjadi pelayanan nyata dalam Melayani disabilitas adalah memastikan negara hadir di titik paling sunyi,” tegasnya.
Hak Konstitusi yang Tak Boleh Terhenti
Sejalan dengan dorongan Rahayu Saraswati di tingkat legislatif, Ningsih menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Perekaman data kependudukan adalah pintu gerbang bagi warga disabilitas untuk mendapatkan akses bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi hak mereka.
Rilisan ini menjadi tamparan bagi mereka yang hanya melihat birokrasi dari balik meja nyaman di kota besar, sekaligus menjadi pengingat bahwa di puncak bukit Banggai, keadilan sedang diperjuangkan selangkah demi selangkah.
