Salakan, Banggai Kepulauan, BTN – Sebuah tragedi serius mengguncang Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) setelah puluhan anak-anak dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan keracunan makanan. 17/09/2025
Insiden ini diduga kuat terkait dengan menu yang disajikan melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
Situasi di RSUD Bangkep dilaporkan kritis, dengan tenda darurat terpaksa didirikan untuk menampung korban yang terus berdatangan, menunjukkan skala masalah yang jauh lebih besar dari sekadar insiden biasa.
Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar pemerintah serta pihak terkait segera mengambil tindakan tegas.
Seorang warga,digrup Bangkep sadar hukum, menyampaikan keganjilan dalam prosedur penanganan. mengisyaratkan dugaan ketidaksesuaian standar sanitasi yang bisa menjadi pemicu keracunan.
Sementara itu, warga lain berharap agar kasus ini diusut tuntas. “Itu yang bilang sudah sesuai prosedur kasih makan itu menu tadi, supaya dia rasa depe prosedur,” kata seorang warga, menunjukkan kekesalannya atas pernyataan yang dianggap meremehkan.
*Tuntutan Hukum dan Tanggung Jawab yang Menguat*
Masyarakat menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak yang terlibat. Jika terbukti ada kelalaian, pengelola program dan pemasok makanan dapat dijerat sanksi berat, termasuk:
* Tanggung Jawab Pidana: Pelaku bisa dijerat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara hingga dua tahun dan denda hingga Rp4 miliar.
Mengingat korban adalah anak-anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga dapat diterapkan, memperberat hukuman bagi pihak yang dianggap lalai.
* Tanggung Jawab Administrasi:
*Program MBG di Bangkep harus dihentikan segera dan menjalani audit total.*
Oknum-oknum yang terlibat dalam kelalaian ini harus dipecat dan dilarang terlibat dalam program sejenis di masa depan.
* Tanggung Jawab Ganti Rugi:
Pihak yang bertanggung jawab wajib memberikan santunan dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
Aksi Mendesak untuk Pemerintah dan Instansi Terkait
Kasus ini menjadi “PR” besar bagi pemerintah, terutama bagi pejabat yang baru dilantik.
*Masyarakat mendesak agar
Usut Tuntas dan Transparan*
Pihak berwajib, termasuk Balai POM dan kepolisian, harus segera mengusut tuntas kasus ini. Masyarakat berharap tidak ada pihak yang dilindungi dan hasilnya diumumkan secara transparan.
* Audit dan Evaluasi Total: Seluruh prosedur pengadaan, penyimpanan, dan penyajian makanan dalam program MBG di seluruh wilayah harus diaudit ulang secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi program pemerintah dan menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap setiap detail yang menyangkut keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.
