BANGGAI LAUT – BTN 01/07/2026-Menjamurnya keberadaan koperasi yang diduga kuat menyalahi aturan (nakal) di Kabupaten Banggai Laut terus menuai sorotan tajam. Sayangnya, alih-alih memberikan solusi konkret atau melakukan tindakan tegas di lapangan, Kepala Dinas Koperasi Banggai Laut, Dra. Hasdia Hi. Badjurani Sia, M.Si., justru menunjukkan sikap antipati terhadap kontrol sosial yang dilakukan oleh media.
Sikap reaktif Kepala Dinas tersebut mencuat setelah dirinya mempertanyakan mekanisme pemberitaan yang telah tayang. Secara sepihak, Kadis Koperasi memprotes tim investigasi melalui sambungan telepon dengan dalih mengapa pihak media tidak melakukan konfirmasi langsung kepada dirinya sebelum berita tersebut dipublikasikan ke tengah masyarakat.
Merespons tudingan tersebut, kru investigasi Berantastipikornews angkat bicara untuk meluruskan fakta yang memicu polemik ini. Tuduhan bahwa media mengabaikan prinsip konfirmasi dibantah keras, sebab tim di lapangan justru menuding balik adanya kesan pembiaran dan lambatnya respons birokrasi dalam menangani masalah krusial di daerah.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tim investigasi telah menyambangi Kantor Dinas Koperasi Banggai Laut guna menuntut transparansi. Tidak main-main, tim bahkan sudah meminta keterangan langsung dari Kepala Bidang (Kabid) hingga Sekretaris Dinas (Sekdis) terkait maraknya koperasi yang meresahkan warga.
Langkah proaktif itu membuktikan bahwa media telah menjalankan fungsi cover both sides secara berjenjang dan profesional. Terlebih lagi, tim investigasi saat ini telah mengantongi daftar hitam nama-nama koperasi nakal yang diduga kuat beroperasi tanpa izin resmi atau melakukan praktik yang merugikan masyarakat di Banggai Laut.
Publik kemudian bertanya-tanya, jika bawahan sekelas Kabid dan Sekdis sudah ditemui dan dimintai keterangan, mengapa Kepala Dinas masih merasa kecolongan? Sikap risih yang dipertontonkan oleh Dra. Hasdia Hi. Badjurani Sia justru memantik pertanyaan besar di kalangan kontrol sosial mengenai sejauh mana koordinasi internal dan fungsi pengawasan sang Kepala Dinas selama ini.
Tim investigasi menegaskan bahwa ketidakhadiran Kadis saat dikonfirmasi murni karena kendala teknis di lapangan. Saat tim bertandang ke kantor, sang Kepala Dinas sedang melaksanakan tugas dinas di luar kota, sehingga komunikasi langsung secara tatap muka tidak dapat terlaksana pada waktu tersebut.
Pada saat itu, staf dinas terkait hanya memberikan nomor telepon Kepala Bidang (Kabid) untuk dikonfirmasi. Namun yang menjadi persoalan krusial, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tindakan nyata atau tindak lanjut konkret dari dinas tersebut untuk memberantas koperasi nakal yang kian meresahkan.
Kondisi birokrasi yang terkesan lamban ini memicu reaksi keras dari pucuk pimpinan media. Pimpinan Redaksi Berantastipikornews, Hermanius Burunaung, secara terbuka menantang argumen Kepala Dinas Koperasi Banggai Laut dan meminta pejabat publik tersebut untuk tidak alergi terhadap kritik media.
”Apa yang kami tayangkan adalah produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Anggota saya di lapangan sudah bekerja sesuai prosedur dengan mendatangi kantor dinas dan menemui pejabat yang ada. Jangan jadikan alasan dinas luar kota sebagai perisai untuk menghindari kontrol sosial saat instansi Anda mandek bergerak,” tegas Hermanius Burunaung.
Lebih lanjut, Hermanius melayangkan tantangan terbuka kepada Dra. Hasdia Hi. Badjurani Sia untuk membuktikan komitmen kerjanya sebagai pelayan publik. Daripada sibuk memprotes karya jurnalistik pasca-berita tayang, Kadis Koperasi ditantang untuk turun langsung ke lapangan mengkroscek bobroknya tata kelola koperasi di wilayahnya berdasarkan data yang ada.
Ujian profesionalisme kini berada di tangan Dinas Koperasi Banggai Laut. Masyarakat menanti apakah dinas terkait akan segera melakukan tindakan nyata untuk menertibkan koperasi nakal tersebut, atau justru terus berlindung di balik pembelaan birokrasi yang menutup mata dari realitas di lapangan.
Tim infestigasi Andibur
